Pilkada Pangandaran

Anak Bupati Pangandaran Pertanyakan soal Politik Dinasti Saat Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada 2024

Arief Hikmawan menolak dikaitkan dengan politik dinasti saat mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan Pangandaran untuk diusung pada Pilkada 2024.

Penulis: Padna | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Padna
Arief Hikmawan mendaftar sebagai calon Bupati Pangandaran didampingi ibunya di kantor DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Kamis (18/4/2024). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Arief Hikmawan menolak dikaitkan dengan politik dinasti saat mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan Pangandaran untuk diusung pada Pilkada 2024.

Arief Hikmawan merupakan anak bungsu Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata. Jeje juga berstatus Ketua DPC PDI Perjuangan Pangandaran.

Dia menjadi pendaftar termuda di antara delapan pendaftar bakal calon Bupati Pangandaran di PDI Perjuangan.

Arief yang masih berusia 26 tahun baru lulus sarjana politik.

"Saya mendaftarkan diri tentu ada indikatornya yaitu atas izin masyarakat. Tentu, indikator itu adalah sebagai kepastian publik dalam memperjuangkan aspirasi," ujar Arief kepada Tribunjabar.id di satu ruangan Kantor DPC PDI Perjuangan Pangandaran, belum lama ini.

Menurutnya, hal tersebut sebagai indikator pertama yang menjadinya memberanikan diri mendaftar ke DPC PDI Perjuangan. 

Baca juga: Sosok Bakal Calon Bupati Pangandaran Kian Beragam dari Guru, Birokrat, Adik Artis Hingga Anak Bupati

Arief mengeklaim, aspirasi yang datang itu berasal dari sejumlah masyarakat dari 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran.  

"Masyarakat ingin diperjuangkan aspirasinya karena berkaitan dengan kesejahteraan," ucap Arief.

Jika menganggap dinasti di kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Pangandaran, dia justru menanyakan dinasti tersebut di mana.

Baca juga: Parkir di Objek Wisata Pangandaran Masih Semerawut, Dishub Bakal Melakukan Ini

"Karena, pemilihan itu dilaksanakan secara langsung. Artinya, dipilih langsung oleh masyarakat. Artinya, diuji oleh masyarakat."

"Kalau dianggap dinasti itu, terkecuali masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pemilihan," ujarnya.

Dia mengatakan, kepala daerah tidak dipilih secara langsung. Jika dipilih langsung, itu baru dianggap dinasti.

"Tapi kan, tidak mungkin karena kita negara demokrasi," kata Arief. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved