Kementerian Ekonomi Uji Coba Makan Siang Gratis di SD dan SMP Tangerang, Rp15.000 Dapat Menu Apa?

TRIBUNJABAR.ID - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pemerintah Daerah terhadap melakukan uji coba makan siang gratis.  

Uji coba makan siang gratis dilakukan terhadap murid SD dan SMP di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024) hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, langsung ikut menghadiri proses uji coba ini. 

"Makan gratis ini untuk gizi yang lebih baik," kata Airlangga, dalam sambutannya, di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Program makan siang gratis sendiri sebenarnya identik dengan pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Sebab, program itu merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan pasangan calon.

Namun demikian, dalam paparannya Airlangga enggan mengaitkan uji coba ini dengan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Ia justru menyebutkan, program ini merupakan bagian dari pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Ini akan direplikasi di berbagai daerah, dan kita juga ingin meng-encourage daerah lain yang bersedia menjadi percontohan," tutur Airlangga.

Dalam proses uji coba makan siang gratis ini, pemerintah menyediakan makanan dengan harga Rp15.000 per porsi.

Terdapat 4 jenis menu makanan yang ditawarkan, mulai dari nasi dan ayam goreng, siomay, gado-gado, serta nasi dan semur telur.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, yakin program makan siang gratis tak membuat defisit anggaran APBN menjadi lebih lebar.

"Kalau saya pribadi merasa kekhawatiran defisit membengkak di atas 3 persen itu agak terlalu khawatir, rasanya tidak (defisit anggaran melebar)," kata Drajad dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Drajad mengatakan makan siang gratis tidak akan membebani APBN meski sumber-sumber penerimaan baru yang ditargetkan tim Prabowo-Gibran belum bisa terlaksana.

Adapun program makan siang gratis nantinya berasal dari dua sumber pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi yaitu hak negara yang sudah inkract dengan nilai sekitar Rp90 triliun dan perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp116,4 triliun.

"Tapi seandainya sumber-sumber penerimaan baru itu bisa dijalankan, saya rasa defisitnya akan sama bahkan bisa kita kurangi karena sumber-sumber itu cukup banyak potensinya besar," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com