Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dibahas Menteri Terkait, Bahlil: Bukan Mendahului KPU

TRIBUNJABAR.ID - Program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dibahas dalam Sidang Paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Rapat dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengatakan rapat kabinet kali ini salah satunya membahas program-program prioritas Prabowo-Gibran. Program-program prioritas mereka, ujar Bahlil, akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025.

“Harus mengakomodir dong. Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti,” ujarnya di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU.

Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana saja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal enggak apa-apa," ujarnya.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), rapat kabinet yang baru kali ini dihadirinya ini memang membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

"Tadi, ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih," kata AHY.

Menurutnya, program makan siang gratis tersebut nantinya tentu akan dibahas secara lebih terperinci. Terlebih, program ini akan menyasar sekitar 83 juta anak di Indonesia.

"Harus dibahas secara saksama agar ter-deliver dengan baik," katanya.

AHY mengatakan, program makan siang gratis bukan hanya bertujuan untuk mengentaskan masalah stunting, melainkan juga menggerakkan ekonomi. Adanya program tersebut akan berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap bahan pokok.

"Program makan siang gratis termasuk susu tujuannya untuk menggerakan ekonomi karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal," ujarnya.

Masih terkait program makan siang gratis, informasi lebih detil diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Ia mengatakan rencananya, setiap anak nantinya akan mendapat Rp15.000.

"Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Pemberian menu makan siang gratis ini, menurut Airlangga, akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"(Menunya] itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak diseragamkan," ujarnya.

Airlangga mengatakan, program makan siang dan pemberian susu gratis bagi masyarakat bakal masuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Oleh karena itu, program tersebut sudah pasti masuk APBN.

Program makan siang dan susu gratis ini rencananya bakal dibahas di sidang kabinet, Senin pekan depan.

"Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin, ada skalanya," 

"Kita baru membahas judulnya." ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8 persen.

Program ini akan direalisasi mulai tahun 2025 secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin. Angka ini masih di-exercise," jelas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masuknya program makan siang gratis dalam APBN tahun 2025 berimbas pada naiknya estimasi defisit anggaran dari sebesar 2,45 persen menjadi 2,8 persen.

"Semuanya harus sudah masuk [perhitungan defisit anggaran], enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Ia mengatakan proses perencanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Nasional) masih berjalan hingga tiga bulan ke depan.

"Bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official,” ujarnya. (*)