Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Dibahas Bersama Presiden Jokowi Minggu Depan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggaran program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah yang digadang-gadang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 akan mulai dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program makan siang gratis itu akan masuk dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pekan depan. 

”Masuk. Sudah pasti masuk, anggarannya nanti bertahap ada skalanya,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (23/2/2024).

Pembahasan KEM-PPKF 2025 akan digelar dalam Rapat Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, pekan depan. 

“Nanti Senin akan ada sidang kabinet, jadi tunggu saja Senin,” ujarnya.

Kendati demikian, Airlangga mengatakan rencana pembentukan Kementerian Koordinator Khusus bakal program ini masih menunggu hasil resmi penghitungan suara pemilihan capres dan cawapres.

“Itu masih tunggu keputusan KPU dulu,” imbuh politisi Partai Golkar tersebut. Hingga kemarin, penghitungan suara masih berlangsung. Sejauh ini, Prabowo-Gibran masih unggul telak.

Baca juga: Berada di Posisi Buncit, Ganjar Sebut Hak Angket Merupakan Cara Terbaik Selesaikan Masalah Pemilu

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengatakan saat ini Prabowo tengah berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan untuk memajukan kebijakannya tersebut. "Pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah mulai menjabat pada bulan Oktober," kata Eddy.

Eddy menuturkan, sekitar 80 persen dari Rp 350 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk mensubsidi BBM dan LPG ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi. Selain itu, ujarnya, pemerintah juga harus menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Dia mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara lain di Asia Tenggara memiliki rasio sebesar 14 persen.

Menurut Eddy, reformasi pendapatan harus dilakukan untuk alokasi janji kampanye utama Prabowo, yakni menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha.

Program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp 400 triliun. Angka tersebut lebih besar dari seluruh defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65 persen dari PDB.

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp 120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo-Gibran. Anggaran tahun pertama itu, ujarnya, masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp 450 triliun per tahun. Nantinya, anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama. Namun, yang pasti, ujarnya, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN. 

"Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional," katanya.

Program ini, ungkap Budiman, akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis.