Apresiasi Pembangunan di Bandung, Edwin Sanjaya: Bisa Jadi Kota yang Aman dan Nyaman

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, SE., MM. mengapresiasi terhadap pembangunan positif yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandung 

Penulis: Tiah SM | Editor: Siti Fatimah
istimewa
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, SE., MM. 

TRIBUNJABAR.ID , BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, SE., MM. mengapresiasi terhadap pembangunan positif yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bandung.  

Edwin mengatakan tahun 2023 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bandung Oded M. Danial dan Yana Mulyana. Dalam perjalanannya, Yana Mulyana  menjadi Wali Kota Bandung menggantikan Oded M.Danial yang wafat.

"Kota Bandung sempat beberapa kali mendapatkan penghargaan di berbagai bidang termasuk meraih WTP dalam pengelolaan keuangan daerah dan meraih Adipura dibidang lingkungan," ujar Edwin, Rabu (21/02/2024).

Namun, Edwin juga melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Diharapkan di Tahun 2024 dan kedepan bisa terwujud, walau pun tahun ini sedang menghadapi tahun politik.

Di mana eksekutif dan legislatif perhatiannya tercurah pada tahun politik ini.

"Mudah-mudahan, Pemilu segera selesai dan akhirnya eksekutif dan legislatif bisa konsentrasi pada pembangunan Kota Bandung," harap Edwin.

Beberapa hal yang disorotinya dan masih menjadi PR, salah satunya terkait clean government.

Diharapkan, birokrasi Kota Bandung harus lebih bersih kedepan.

Terbukti ada kasus-kasus yang menurutnya tidak bisa dianggap kecil.

"Kasus yang terjadi,  kepala daerahnya tersangkut masalah, pejabat-pejabat utamanya seperti kepala dinas, sekretaris juga tersnagkut masalah. Juga ada nama-namanya yang disebut-sebut  di pengadilan tapi  belum bisa mengatakan salah atau benar karena belum terbukti," ungkapnya.

Menurut  Edwin, terlibatnya kepala daerah dan kepala Dinas  menunjukkan ada masalah dalam kebersihan di eksekutif

"Ini menunjukkan clean government belum terwujud. Karena kepala daerah kena, kepala dinas kena, sekretaris dan juga ada nama-namanya pejabat yang disebut-sebut di pengadilan kan itu salah satu indikator," ujarnya.

Selain itu juga, kata Edwin, ada beberapa hal yang juga masih harus diperbaiki.

Seperti masalah kesehatan, infrastruktur, pendidikan, banjir, macet, sampah, penerangan jalan umum (PJU) dan penerangan jalan lingkungan (PJL).

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved