Harga Beras Meroket, Pemkab Sumedang Gelar OPM, Tahap Pertama Hanya di Lima Kecamatan

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar murah (OPM) di Alun-alun Tegal Kalong, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Senin (19/2/2024) pagi. 

OPM digelar untuk merespons harga beras yang merangkak naik. 

Saat ini, harga beras kualitas medium di pasaran Sumedang mencapai Rp 15.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp 11.000. Sedangkan beras kualitas premium di pasaran Sumedang mencapai Rp 17.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp 13.000 per kilogram. 

Penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan, OPM bakal dilakukan secara bertahap. Tahap awal akan dilakukan di lima kecamatan di Sumedang, yakni Kecamatan Sumedang Utara, Situraja, Tanjungsari, Cimanggung, dan Kecamatan Jatinangor. 

"Kecamatan lainnya akan dilihat situasi dan kondisinya. Jika terjadi penurunan dan kembali normal kita akan tarik OPM-nya. Jika masih mahal akan terus kita guyur dengan beras murah," kata Herman kepada sejumlah wartawan, di lokasi OPM. 

Baca juga: Warga Ciwastra Rela Antre Panas-panasan di Pasar Murah, Demi Beras Bulog Seharga Rp53 Ribu per 5 Kg

Dia menuturkan, melalui OPM ini Pemkab Sumedang memberikan subsidi pada paket beras.

Harga beras yang normalnya dijual Rp 15 ribu per kilogram, bisa ditebus masyarakat dengan harga Rp10 ribu per kilogramnya. 

"Selisihnya Pemkab subsidi. Mudah-mudah bisa membantu masayarakat dan masyarakat bisa menutupi kebutuhan pangannya," kata Herman. 

Baca juga: Warga Antre Beli Beras Murah Hingga Mengular di Taman Film, Ini Jadwal Lengkap Operasi Pasar Beras

Herman menyebutkan, OPM juga bakal digelar di kawasan Alun-alun Sumedang pada Rabu (21/2/2024) untuk merespons harga cabai mahal. 

Saat ini, kata Herman, harga cabai keriting yang sebelumnya Rp 60 ribu, kini di pasaran mencapai Rp 80 ribu per kilogram. Harga cabai biasa di pasaran mencapai Rp 100 ribu, padahal sebelumnya hanya Rp 80 ribu per kilogram. 

"Kami harus mengendalikan harga, termasuk menggelar OPM untuk mengendalikan harga minyak goreng, dan telur. Masyarakat silakan datang," kata Herman. (*)