Ahok Pilih Jabatan Ini Jika Ditawari Kalau Pasangan Nomor 3 Ganjar-Mahfud Menang pada Pilpres 2024
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih pilih menjadi Jaksa Agung daripada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lebih pilih menjadi Jaksa Agung daripada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jawaban itu dia sampaikan saat ditanya soal tawaran menjadi Ketua KPK jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 yang didukungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ahok menjadi bagian Ganjar-Mahfud setelah menanggalkan jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.
"Seandainya Ganjar-Mahfud menang, terus Bapak ditunjuk jadi Ketua KPK. Apa yang akan pertama kali dilakukan Pak?" tanya salah satu panelis di acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).
Menjawab pertanyaan itu, pria yang kerap disapa Ahok itu menegaskan tidak ingin berandai-andai.
Sebab, Ahok mengungkapkan, dirinya sudah pernah ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018.
Baca juga: Ahok Disebut Kuda Putihnya Presiden Jokowi, Sandiaga Uno Membela Mantan Lawannya di Pilkada DKI
Saat itu, menurut Ahok, Presiden Jokowi menanyakan ingin membantu di bidang apa dalam pemerintahan.
"Saya tanya Pak Jokowi, 'Pak Jokowi pengin saya bantu apa?' (Lalu dijawab) 'Pak Ahok mau bantu apa?' 'Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak'. Ini cerita dalam tahanan lho, 2018," ujar Ahok.
Dia kemudian menjelaskan alasan ingin membantu di bidang industri.
Menurut Ahok, impor sudah sangat masif masuk Indonesia sehingga mematikan industri kecil.
Oleh karena itu, Ahok berpikir harus ada pejabat Bea dan Cukai yang berani mengambil kebijakan.
Ahok mengatakan, saat itu dia menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa ingin menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai.
Baca juga: REAKSI Gibran Disebut Tak Bisa Kerja, Anak Jokowi Ungkap Kinerja Ahok Saat Menjadi Wakil Ayahnya
"Makanya saya mau jadi Dirjen Bea Cukai. Saya jamin penyelundupan setop. Karena zaman Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto) itu dulu penyelundupan subversif, mematikan industri, membuat PHK begitu banyak, membahayakan hidup orang banyak. Semua penjualan akan macet dan semua akan turun. Negara bisa bangkrut," katanya.
Akan tetapi, menurut Ahok, dirinya sudah tidak bisa lagi menjadi Dirjen Bea Cukai karena terbentur usia.
Oleh karena itu, dia mengatakan, harus masuk di bidang lain jika nantinya ditawari untuk membantu pemerintahan Ganjar-Mahfud.
Nikita Mirzani Mendapat Panggilan KPK, Tegaskan Siap Menjalani Pemeriksaan |
![]() |
---|
AKHIR KISAH Mercy Pagoda Habibie di Kasus Ridwan Kamil: Ilham Klaim Mobil Segera Kembali |
![]() |
---|
Cerita Pilu Inul Daratista Gara-gara Foto Bareng Tokoh Politik, Diludahi hingga Difitnah Temannya |
![]() |
---|
Kasus Korupsi Haji, KPK Berencana Panggil Ketua Umum PBNU Kakak Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas |
![]() |
---|
Sosok Yana Mulyana Eks Walkot Bandung, Terpidana Korupsi Dapat Diskon Hukuman, Bebas Sejak Juni 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.