Sambutan Bandung untuk Jokowi: Warga Berdesakkan di Leuwipanjang, Kritik Pedas Akademisi di Unpad

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, disambut ratusan warga, Sabtu (3/2/2024) siang.

Warga nampak berdesak-desakan di balik pagar Terminal Leuwipanjang untuk bisa melihat langsung Jokowi.

Tak sedikit ibu-ibu yang datang bersama anak-anak mereka.

Sejumlah ibu-ibu nampak menggunakan payung untuk menghalau terik panas matahari saat menunggu kedatangan Jokowi.

Baca juga: BREAKING NEWS, Seruan Padjadjaran Unpad: Soroti Korupsi hingga Nepotisme dalam Kepemimpinan Jokowi

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kota Bandung untuk meresmikan Terminal Leuwipanjang yang baru saja selesai direvitalisasi.

Kunjungan Jokowi tak hanya ke peresmian Terminal Leuwipanjang saja, tetapi juga penyerahan sertifikat tanah di Soreang, hingga meninjau produk UMKM.

Adapun, agenda kunjungan kerja Jokowi ke Bandung ini bertepatan dengan pembacaan seruan kritik oleh jajaran civitas akademika Unpad.

Sebelum kedatangan Jokowi, mahasiswa dan civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) telah menyampaikan "Petisi Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat" di Gerbang Pintu Utama Kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung.

Isi Petisi Seruan Padjadjaran tersebut dibacakan Senat Akademika Universtitas Padjadjaran Prof Ganjar Kurnia.

Petisi ini juga menyoroti indeks presepsi korupsi yang makin buruk, pelemahan KPK, dan penyusunan Omnibus Law.

Seruan ini sudah ditandatangani oleh 82 guru besar, dan 1.030 mahasiswa, dosen, dan alumni.

Isi "Petisi Seruan Padjadjaran"

Isi Petisi Seruan Padjadjaran tersebut dibacakan Senat Akademika Universtitas Padjadjaran Prof Ganjar Kurnia.

"Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ucap Ganjar Kurnia.

Petisi ini juga menyoroti indeks presepsi korupsi yang makin buruk, pelemahan KPK, dan penyusunan Omnibus Law.