Pilpres 2024

Minta Jokowi Kembali ke Koridor Demokrasi, Sivitas Akademika UGM Keluarkan Petisi

Sejumlah Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan petisi peringatan pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Istimewa
Sejumlah Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) di acara Mimbar Akademik: Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia, di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan petisi peringatan pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Petisi tersebut disampaikan sejumlah Sivitas Akademika di acara Mimbar Akademik: Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia, di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024).

Salah satu perwakilan Sivitas Akademika, Ketua Dewan Guru Besar UGM 2018-2021, Prof. Koentjoro mengatakan, petisi tersebut sebagai bentuk cinta kasih pada Indonesia,
bukan berdasar dari kebencian pribadi.

"Apa yang saya sampaikan bukan berdasarkan kebencian perorangan, tetapi lebih pada cinta kasih kami kepada saudara-saudara kami, kepada Gadjah Mada, kepada Indonesia," ujar Prof. Koentjoro, dikutip dari YouTube @psp_ugm, Rabu (31/1/2024).

Dalam petisi tersebut disampaikan, sejumlah Sivitas Akademika UGM merasa khawatir dengan adanya tindakan penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral rakyat.

“Setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan integritas Gajah Mada dengan ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tempat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi rakyat dan keadilan sosial," katanya.

Pihaknya juga menyesalkan terkait tindakan penyimpangan yang terjadi Pemerintahan Jokowi, di antaranya pelanggaran etik MK hingga netralitas dan keberpihakan dalam demokrasi.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM, pelanggaran etik di mahkamah konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif, pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan kebijakan dan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," ucapnya.

Dalam petisi juga disampaikan, sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, Presiden Jokowi semestinya mengingat dharma bakti almamaternya.

"Alih-alih mengamalkan dharma bakti almamaternya dengan menjunjung tinggi pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukan bentuk-bentuk ketimpangan pada prinsip-prinsip demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai pancasila," katanya.

Atas adanya ketimpangan tersebut, sejumlah Sivitas Akademika UGM mendesak dan menuntut presiden dan jajarannya untuk kembali pada koridor demokrasi.

"Karena itu, melalui petisi ini kami segenap Sivitas Akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang presiden termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan keadilan sosial," ungkapnya.

Selain itu, mereka juga mendesak DPR dan MPR untuk mengambil sikap agar kembali tegaknya kedaulatan rakyat yang berkualitas dan bermartabat.

"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah kongkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik lebih berkualitas dan bermartabat," ucapnya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved