Medsos ITB Diserang Warganet setelah Viral Tudingan Pinjol untuk Mahasiswa yang Tak Bisa Bayar UKT

"Sebagai mahasiswa yang sudah roadshow ke ratusan SMA bahkan di daerah 3T, kami selalu mempromosikan ITB dengan narasi 'yang penting masuk ITB aja dulu, jangan khawatir tentang biaya,'" tuturnya.

Kala itu, menurutnya, ITB tidak mungkin mengeluarkan mahasiswa hanya karena kekurangan biaya.

Kendati demikian, hal tersebut dinilai mulai berubah sejak tahun 2023.

"Mahasiswa dipersulit melakukan cicilan dalam membayar UKT, banding UKT yang sering ditolak, dan puncaknya pada semeseter ini," katanya.

"Mahasiswa harus membayar UKT untuk bisa melanjutkan kuliah tanpa penangguhan terlebih dahulu, jika tidak membayar harus cuti" ungkapnya.

Selain itu, hal yang sangat disayangkan mahasiswa tersebut adalah ITB yang mempersilakan mahasiswanya untuk melakukan pinjol untuk membayar UKT.

"Dengan jumlah bunga kurang lebih 20 persen per tahunnya yang harus dilunaskan pada masa perkuliahan," ungkap mahasiswa itu.

Menurutnya, hal tersebut bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 76 ayat (2) poin c yang menyebutkan:

Baca juga: "Takdir Orang Beda-beda" Curhat Pria Viral Dihujat karena Jadi Pegawai Minimarket, Ini Cita-citanya

"Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan."

Mahasiswa itu pun berharap, ITB bisa mengembalikan sistem pembayaran UKT seperti sebelum adanya era pinjol tersebut.

"Kami ingin ITB kembali ke sistem yang dulu, dimana mahasiswa bisa berkuliah tanpa perlu memusingkan cara membayar UKT," tandasnya.

Hingga artikel ini ditulis, Jumat (26/1/2024) sore, video tersebut telah dilihat sebanyak 1,2 juta kali.

Klarifikasi ITB

Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto buka suara soal beredarnya narasi di media sosial yang menyebutkan ITB memberi layanan bagi mahasiswa untuk mencicil uang kuliah melalui pinjol.

Naomi mengatakan, ITB bekerja sama dengan sebuah lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).