"Ini Pemilu Paling Buruk" Kata Jusuf Kalla, Kelihatan Demokratis tapi Banyak Intimidasi

TRIBUNJABAR.ID - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla atau JK menilai bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah yang paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya.

JK antara lain menyinggung adanya intimidasi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

JK menilai intimidasi tersebut adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu.

"Ini (pemilu saat ini) kelihatannya demokratis, calon ada, tapi diintimidasi lah, diapalah, dilaksanakan tidak adil, berpihak luar biasa," ujar JK.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk," kata JK mengawali pandangannya soal Pemilu 2024 dalam program Gaspol! Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com pada Selasa (23/1/2024).

Politikus senior Partai Golkar ini juga menyinggung perbedaan proses Pemilu 2024 dengan pemilu zaman Orde Baru yang dipimpin presiden kedua RI Soeharto.

Menurut JK, meski pemilu zaman Orde Baru berlangsung tidak adil, cara-caranya dilakukan tidak dengan intimidasi.

"Bahwa ada artinya mengarahkan (saat Orde Baru) ada juga, tapi tidak dengan ancaman seperti sekarang, tidak masif dari atas ke bawah. Tetapi, sistemnya memang dikuasai," kata Jusuf Kalla.

Baca juga: Seusai Debat Cawapres Dini Hari Tadi, Pasangan Anies-Muhaimin Dapat Nasihat dari Jusuf Kalla

JK juga menyinggung proses pencalonan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

JK mengakui bahwa ia mengkritik proses pencalonan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Akan tetapi, menurutnya, ia protes bukan karena Gibran anak Presiden Jokowi, melainkan cara-cara yang dilakukan menempuh jalur menabrak konstitusi.

"Kita tidak memprotes karena anaknya (Jokowi) berusaha jadi (cawapres), tidak. Yang kita protes itu caranya. Prosesnya."

"Kalau prosesnya salah, hasilnya juga pasti salah," ujar JK.

"Buktinya Ketua MK (Mahkamah Konstitusi)-nya dipecat, kan, itu saja."

"Kalau ketua MK-nya dipecat, berarti ada masalah besar, kan. Ini tidak bisa dibantah," katanya lagi.