Dua Tahun Interaksi, Rasyid Rajasa Sebut Pendidikan Isu Dominan di Bandung-Cimahi

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG - Banyak hal yang ditemui M. Rasyid Rajasa selama dua tahun terjun langsung ke kehidupan masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi. Banyak cerita, ungkapan suka-duka hingga curahan hati mendalam masyarakat kepadanya. Tak jarang diskusi spontan pun mengalir antara Rasyid dengan masyarakat yang dijumpai.

"Terkadang kami berdiskusi, bercanda, saling curhat, bahkan menangis bersama. Itulah dinamika constituency outreach selama dua tahun terakhir yang saya alami di lapangan. Sesuatu yang tak mungkin bisa digantikan dengan apapun, dan saya sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah mereka," ungkap Rasyid saat dihubungi, Selasa (16/1/2024).

Dengan mengetahui ragam kenyataan kehidupan masyarakat di dua kota itu, Rasyid tahu betul apa saja permasalahan masyarakat serta apa saja yang saat ini mereka butuhkan. Beberapa persoalan mendasar yang ia tangkap, yakni seputar isu lapangan pekerjaan, harga sembako, UMKM hingga kerusakan lingkungan. Namun yang paling mendominasi adalah isu pendidikan.

Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dapil Jawa Barat 1 (Bandung-Cimahi) ini memaparkan, seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi kerap kali menjadi permasalahan warga di area zonasi. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa awalnya sistem zonasi merupakan kabar baik, agar tidak ada lagi gap antara sekolah unggulan dengan sekolah lainnya.

"Ini juga menjamin setiap anak di lingkungan sekolah dapat mengakses pendidikan. Namun kenyataan di lapangan tidak seindah rencana. Kurang meratanya jumlah sekolah dibandingkan dengan populasi pelajar membuat banyak anak yang tidak tertampung, meskipun mereka masih berada dalam satu zonasi," paparnya.

Belum lagi daerah perbatasan antarkecamatan, terkadang tidak memiliki sekolah lanjutan, sehingga mereka termarjinalkan. Fakta ini linear dengan data Ombudsman, bahwa sistem zonasi setiap tahunnya mengulang-ulang masalah.

"Di antaranya: kecurangan dengan memanipulasi data kependudukan; tidak meratanya jumlah sekolah dengan jumlah anak dalam satu wilayah, sehingga terjadi rebutan sekolah; dan masih ada sekolah yang mengutamakan anak-anak pejabat atau tokoh adat," terang orang nomor satu di DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung ini.

Ia mengungkapkan, tekadnya untuk membawa kehidupan masyarakat Indonesia agar lebih baik lagi semakin menderu-deru. Baginya, pendidikan itu untuk semua dan negara wajib menjadi fasilitator yang baik.

Menurutnya, kualitas pendidikan dan rasio intelektualitas penduduk merupakan salah satu ukuran kemajuan suatu negara. Semakin baik pendidikan, maka sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan juga semakin kompetitif. Dengan demikian, akan mempercepat kemajuan Bangsa Indonesia.

"Saat ini sistem pendidikan Indonesia berada di peringkat 54 dari total 78 negara. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand," kata Rasyid.

Seharusnya, lanjut Rasyid, dengan alokasi APBN untuk pendidikan yang sebesar 20 persen, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik lagi.

"Oleh karenanya, kami bertekad memperjuangkan optimalisasi APBN untuk pendidikan agar tepat sasaran, terbuka bagi semua kalangan, dan adanya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Faktanya hingga kini, berbagai permasalahan pendidikan bahkan yang mendasar, masih kita temui," tegasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, isu pendidikan sangat penting untuk kita perjuangkan agar bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan kualitas yang sama. Parlemen memiliki ruang untuk melakukan perbaikan kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan.