Murid SDN di Tasikmalaya Belajar Lesehan 10 Tahun, Pengamat: Katanya Jabar Juara, Malu Dengarnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Cecep Darmawan angkat bicara perihal fenomena 10 tahun murid SDN Tamanggung, Desa Toblongan, Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masih belajar secara lesehan tanpa meja dan kursi.

Menurut Prof Cecep, kasus itu sungguh sangat memprihatinkan dunia pendidikan di Jabar.

Terlebih, SD dan SMP sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sepenuhnya baik menurut pasal 31 konstitusi kita maupun UU Sistem Pendidikan Nasional.

"Kita patut bertanya sejauh mana tanggungjawab mereka (pemda) terkait sarana dan prasarana sekolah, apalagi ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yang masih wilayah Jabar. Katanya Jabar Juara. Kok bisa sampai 10 tahun lamanya seperti itu kondisinya,"

Bagaimana sikap kepala daerah, DPRD, dan Disdiknya? Bukankah setiap tahun ada anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBD, apakah itu tak menjadi prioritas?" ujar Cecep saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Pilu Murid-murid SDN Tamanggung di Tasikmalaya 10 Tahun Belajar Lesehan, Bangunan dan Bangku Rusak

Cecep mengaku heran, haruskah kasus semacam ini mencuat terlebih dahulu dan viral kemudian baru ada perbaikan? Patut dipertanyakan pula komitmen berbagai pihak di sana mengenai sektor pendidikannya.

"Kalau setahun okelah masih ditolerir karena mungkin menunggu anggaran tahun depannya. Tapi, ini 10 tahun loh, saya pun mau berkata apa lagi dan malu mendengarnya, mereka (pemerintah) pada ke mana?" katanya

Pendidikan, lanjutnya, urusan yang fundamental. Sehingga, ketika ada kasus semacam itu mengapa tak segera ada perbaikan dan difasilitasi.

Seolah tak ada politik anggaran yang benar.

"Silakan semua pihak segera introspeksi dan dalam waktu cepat dibangun fasilitas yang nyaman di sana atau pindah ke lokasi yang representatif agar murid belajar nyaman,"

"Di sana kan ada DPRD, kepala daerah, disdik, banyak tokoh masyarakat, dan tentu dana CSR. Mudah-mudahan kasus ini adalah kasus terakhir di Jawa Barat," ujarnya.(*)