Lebih dari 200 Pemerintah Daerah Studi Tiru ke Sumedang, Belajar SPBE hingga Penanganan Stunting

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi yang terbaik di Indonesia dalam hal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Teknologi informasi dan Internet of Thing (IoT) dijadikan alat untuk pencapaian-pencapaian target yang muaranya kesejahteraan masyarakat. 

Tak heran jika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ketika itu meminta agar Sumedang menjadi daerah yang patut ditiru.

Ini juga dikuatkan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa semua daerah perlu meniru pemerintahan di Kabupaten Sumedang. 

Dimulai dari penyataan-pernyataan itulah, sekitar tahun 2021-2022, ketika berbagai penghargaan mengalir untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang, mulai banyak daerah yang datang untuk studi tiru. 

"Sudah 203 pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan lembaga yang studi tiru ke Sumedang. Paling baru Sumenep dan Bangka Belitung," kata Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang, Nela Megalita kepada TribunJabar.id, Rabu (6/12/2023). 

Pada jumlah kunjungan tersebut, termasuk di dalamnya lima pemerintah provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan 11 lembaga seperti di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

"Data itu dihitung dari 2022, ketika banyak penghargaan didapat. Ya awalnya dari penyataan Pak Gubernur ketika itu dan Pak Presiden," kata Nela. 

Namun, jumlah 203 itu hanyalah yang jika pertemuan pada studi tiru itu dilakukan oleh pimpinan seperti bupati, wakil bupati, atau  sekretaris daerah, yang koordinasinya dilakukan melalui Nela. 

"Kalau yang datang langsung ke kecamatan, ke desa, tanpa perlu hadirnya pimpinan, saya tidak memfasilitasi itu," katanya. 

Peme rintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau lembaga yang datang ke Sumedang untuk studi tiru itu, tidak selalu belajar bagaimana penyelenggaraan SPBE, namun juga hal lain seperti penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran. 

Apalagi saat ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas meminta adanya Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. 

"Jadi reformasi birokrasi itu bukan hanya terkait adminitrasi, namun juga ada RB Tematik yang berkaitan langsun dengan sejumlah hal seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan pengangguran," kata Nela.