Reaksi Mahasiswa Soal Dekan FSH UIN SGD Bandung Jadi Panelis Debat Cawapres: Kami Bangga dan Senang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof Fauzan Ali Rasyid terpilih menjadi salah satu panelis untuk debat perdana calon wakil presiden pada 22 Desember 2023.

Terpilihnya Prof Fauzan pun mendapat tanggapan positif dari mahasiswa FSH UIN SGD Bandung, seperti yang diungkap Muhammad Nasrullah Alfaizin dari Prodi Hukum Tata Negara, FSH UIN SGD Bandung semester I.

"Kami bangga sebab pak dekan itu sosok pemimpin yang baik dengan program-programnya di FSH. Kami sebagai anak-anaknya patut merasa senang ketika seorang ayah terpilih sebagai panelis di debat cawapres," katanya, Selasa (19/12/2023) di kampus UIN.

Nasrullah pun menyebut terpilihnya Prof Fauzan sudahlah tepat. Sebab, ditinjau dari segi atau konteks Indonesia saat ini yang sudah miskin secara hukum.

"Banyak yang harus ditanggapi dan diketahui masyarakat dengan kondisi yang ada mulai hukum yang seenaknya direvisi tanpa tahu apa sebab dan akibat yang akan muncul di negara ini. Jadi, kami sebagai mahasiwa akan terus berjuang dan berusaha sampai negeri ini bahagia," ujarnya.

Nasrullah mengaku senang dan bersemangat atas terpilihnya Prof Fauzan menjadi panelis debat.

"Saya sih ingin titipkan pertanyaan soal keputusan MK yang sudah diputuskan tapi ketua MK justru dipecat, meski tema soal hukum sudah pada debat capres, namun harus dipertegas kembali ke cawapres," katanya.

Mahasiswa lainnya, Wijdan Daurut Tajaka dari Jurusan Hukum Tata Negara, FSH, semester 3, pun menanggapi jika Prof Fauzan sosok yang tepat menjadi salahsatu panelis.

"Integritas dari Prof Fauzan yang saya tahu bagus dari segi pemahaman dan keilmuan, ditambah dia pun sangat berpengalaman. Apalagi, Prof Fauzan aktif di berbagai organisasi. Jadi, pantas dan cocok jadi panelis," ujarnya.

Adapun pertanyaan yang cocok untuk disampaikan ke para cawapres, Wijdan pun menyebut ada banyak hal, semisal sisi hukum mengenai pelanggaran HAM.

"Soal itu sering dibahas setiap pilpres. Namun, selalu belum tuntas. Jadi, itu pula harus ditanyakan ke para cawapres. Kemudian, soal dunia pendidikan yang saat ini sistemnya mengedepankan output base education atau mengedepankan hasil bukan daya nalar kritis. Itulah yang perlu dipertanyakan apakah para cawapres mampu mengubah dari sistem pendidikan yang ada," ujarnya.

Hal lain, lanjutnya, mengenai ekonomi. Sebab, di masyarakat banyak ketimpangan. Kalangan pemerintah, kata Wijdan, jarang menyentuh kalangan bawah. Apalagi, sempat mencuat mengenai penghapusan penjualan lewat TikTok dikaitkan dengan segi hukum yang mengganggu roda perekonomian di masyarakat, karena platform itu belum ada regulasi hukum yang jelas.

"Prof Fauzan sosok inspiratif, orang hebat, dan baik," katanya.(*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.