Tubagus Hasanuddin Kecewa Prabowo Tidak Memahami Konflik di Papua

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) Tubagus Hasanuddin menilai Menteri Pertahanan RI sekaligus Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak memahami konflik di Papua. 

Menurut Hasanuddin, hal tersebut terlihat saat Prabowo merespons tanggapan calon presiden nomor 1, Anies Baswedan dalam debat capres pertama di Gedung KPU, Selasa (12/12/2023) malam. 

Dalam debat semalam, Prabowo mengatakan, konflik di Papua merupakan masalah lama yang telah ada di Indonesia. Terlebih lagi, konflik di Papua rumit lantaran sarat dengan campur tangan pihak asing.

Namun demikian, untuk meredam aksi terorisme dan gerakan sparatis, pihaknya akan menegakkan hukum, dibarengi dengan  menggenjot pertumbuhan ekonomi di wilayah Timur Indonesia itu.

"Permasalahan di Papua tak dipahami dengan baik, selama empat tahun ini korban jiwa terus berjatuhan, kemana saja Menhan? Selama empat tahun jadi Menhan ngapain saja? Itu kan salah satu tugasnya di bidang pertahanan negara, " kata Hasanuddin kepada TribunJabar.id, saat dihubungi dari Sumedang, Rabu (13/12/2023).

Ia mengatakan, dengan pernyataan itu, muncullah kekecewaan. 

Baca juga: Prabowo Disebut Tak Pahami dengan Baik Masalah Papua, Anggota Komisi I DPR RI Ini Mengaku Kecewa

"Saya kecewa dengan jawaban beliau saat debat capres," kata TB Hasanuddin kepada TribunJabar.id.

Hasanuddin menyebutkan, sebelumnya ia berharap Prabowo mampu menjelaskan peran TNI di Papua sebagai aplikasi dari UU TNI no 34/2004 dan mencari solusi lebih komprehensif.

"Tadinya saya berharap Menhan mencoba mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut selama puluhan tahun ini. Sehingga rakyat Papua dapat hidup seperti masyarakat Indonesia dengan bebas tanpa rasa takut serta kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi," ujar TB Hasanuddin. 

Baca juga: TNI Akan Gunakan Drone untuk Patroli di Wilayah Konflik di Papua, Kedepankan Operasi Intelijen

Ia mengatakan, persoalan konflik di Papua harus segera diselesaikan secara komprehensif agar korban masyarakat sipil tidak terus berjatuhan.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat dasar permasalahan di Papua yang harus diselesaikan.

Pertama, terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga asli Papua; Kedua, terjadinya pelanggaran HAM  terutama pada era orde baru dan; Ketiga Otonomi Khusus (Otsus) yang tak jelas.

"Keempat, yang harus segera dituntaskan adalah soal persepsi tentang Papera yang masih dianggap belum final," ucapnya. (*)