Mahasiswa Bentrok dengan Polisi, Massa Aksi Ngotot Ingin Bertemu Pj Wali Kota Tasik yang Tak Ada

Sekda Ivan Dicksan segera memberi penjelasan kepada massa aksi terkait Pj Wali Kota yang tidak bisa hadir di sana.

“Pak Pj Wali Kota dari kemarin ada kegiatan di luar kota, ada Rapat Koordinasi (Rakor) kepala daerah di Kertajati, Majalengka. Malam ini juga ada Rakor di Bandung," jelas Ivan.

Bahkan, Ivan juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Pj Wali Kota untuk menerima massa aksi di Bale Kota Tasikmalaya.

“Mohon maaf, barangkali waktunya kurang pas dan informasinya mendadak. Tapi, aspirasi teman-teman mahasiswa akan kami sampaikan, nanti saya siapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait supaya diskusinya lebih fokus," tutup Ivan.

Terpisah, Koordinator Lapangan (Koorlap) Massa Aksi, Heru Muchtar menilai bahwa Pj Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah alergi terhadap mahasiswa.

“Itu merupakan sifat alergi Bapak Cheka Virgowansyah, karena sampai saat ini, kami sudah mengawal beberapa persoalan terkait dengan persoalan yang harus diselesaikan oleh Pj Wali Kota Tasikmalaya,” tutur Heru kepada TribunPriangan.com di lokasi.

“Akan tetapi, Pj Wali Kota Tasikmalaya sampai saat ini belum pernah menemui massa PMII,” lanjutnya.

Heru juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini membawa segudang permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Pertama, terkait dengan persoalan kemiskinan hari ini. Kita ketahui bahwasanya Cheka pernah mengklaim bahwa Kota Tasikmalaya telah mendapatkan predikat dan penghargaan dalam menurunkan kemiskinan di Kota Tasikmalaya,” papar Heru.

“Akan tetapi, menurut kami, dia bukan menurunkan, melainkan kemiskinan justru turun-temurun di masyarakat Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini,” lanjutnya.

Kemudian, tambah Heru, permasalahan darurat terkait netralitas kepolisian.

“Hari ini kami anggap kepolisian selalu melakukan intimidasi dan intervensi terhadap apa yang dilakukan oleh kader-kader PMII,” ucapnya.

Heru mengatakan, bahwa tentunya pihak PMII sendiri pun mempunyai dasar dan alasan mengapa mereka harus mengawal permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini.

“Kemudian terkait masalah kesehatan. Baru-baru ini, kita digegerkan dengan bahwasanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya melakukan kelalaian dengan mengorbankan satu nyawa anak,” paparnya.

“Kemudian permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hari ini semakin menjamur di Kota Tasikmalaya dengan adanya permasalahan mengenai korupsi dalam hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019 lalu, sedang hari ini masih menjadi permasalahan yang tak kalah penting juga,” lanjut Heru.

Kemudian, tambah dia, permasalahan-permasalahan lainnya yang terkait dengan reformasi birokrasi.

“Kami menilai ini menjadi dasar permasalahan, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya, tidak mampu menjalankan kinerjanya secara optimal,” pungkas Heru. (*)