Otoritas Palestina Harus Memerintah di Gaza dan Tepi Barat jika Perang Hamas vs Israel Selesai

Prancis menyebutnya sebagai kebijakan teror yang bertujuan untuk menggusur warga Palestina.

Membingungkan

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah menilai pandangan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden terkait otoritas Palestina harus memerintah jalur Gaza dan Tepi Barat setelah perang Israel-Hamas selesai membingungkan kalangan Palestina, Israel, dan masyarakat dunia.

"Bagaimana mungkin otoritas Palestina memerintah di Gaza, jika wilayah Gaza itu telah semakin kecil dan sebagian besarnya sudah dikuasai militer Israel," ujarnya saat dihubungi, Minggu (19/11).

Teuku mengatakan, otoritas Palestina memang masih mungkin memerintah di Tepi Barat. Namun pemerintahan tersebut tetap akan sulit berjalan dengan baik karena wilayah perbatasannya sering disisir oleh Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebelumnya sempat mengatakan keberatan atas rencana Biden supaya otoritas Palestina memerintah Gaza. Otoritas Palestina pernah memerintah Tepi Barat dan Gaza. Tetapi, mereka digulingkan pada 2007 setelah adanya perang saudara singkat dengan Hamas.

"Dengan terkesan melunak, Biden ingin menempatkan Amerika Serikat dalam kubu mayoritas masyarakat dunia yang terus mengkritisi Israel. Jadi, Amerika Serikat ingin menjadi bagian dari penyelesai masalah dan bukan lagi bagian dari pembawa masalah yang pada intinya ingin mengambil simpati dunia," ujarnya.

Bombardir Gaza

Israel telah membombardir rumah sakit, kamp pengungsi, sekolah dan daerah pemukiman di utara dan selatan Gaza sepanjang siang dan malam, sejak serangan balasan Hamas ke Israel, 7 Oktober lalu. Lebih dari 12.300 orang meninggal, termasuk di antaranya adalah 5.000 anak-anak. dan 3.300 wanita. Sedikitnya, dan 30.000 orang lainnya terluka.

Nyawa mereka terancam, bukan saja karena persediaan obat yang sudah sangat menipis, tapi karena pengungsian dan rumah sakit terus menerus dihujani rudal Israel.

Kementerian kesehatan di Gaza, sebelumnya mengatakan pihaknya tidak dapat lagi memberikan jumlah pasti korban karena pertempuran sengit yang menghambat proses identifikasi dan pengurusan jenazah. Puluhan jenazah saat ini berserakan di jalan-jalan di Jalur Gaza utara.

Mereka tidak mungkin menghitung jumlah korban karena tentara Israel juga menargetkan ambulans dan pekerja medis yang mencoba mendekati mereka.

Tim WHO yang memeriksa Rumah Sakit al-Shifa, Sabtu (18/11), menggambarkannya sebagai zona kematian. Ribuan orang hanya diberi waktu satu jam untuk meninggalkan rumah sakit sehingga menimbulkan kepanikan. (tribunnetwork/nandri prilatama/widya lisfianti/andari wulan nugrahani)