"Tendensius ke Mana?" Kata TKN Prabowo-Gibran soal TPN Ganjar-Mahfud Sebut Potensi Kecurangan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Potensi kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah bisa terlihat secara kasat mata atau bisa dilihat secara jelas.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengatakan hal itu dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (15/11/2023) malam.

"Kalau kita bicara pemilu, kita tidak hanya bicara tentang hasil akhir. Kita bicara mengenai proses," ujar Todung.

"Proses itu mesti punya integritas. Tidak boleh proses itu ditelikung atau dikhianati."

"Dalam konteks ini, kita bicara mengenai beberapa tahapan."

"Pilpres, pemilihan itu sendiri di day dan pasca pemilihan."

"Nah, di sini banyak sekali potensi kecurangan yang terjadi," katanya lagi.

Todung mencontohkan dua Wakil Menteri (Wamen) di kubu Prabowo-Gibran yang dikatakannya telah melakukan pelanggaran.

Dua Wamen yang dimaksud adalah Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Paiman Rahardjo.

Baca juga: Ganjar Terima Laporan Kepala Daerah Diintimidasi Aparat, Mahfud Dapat Laporan Kecurangan Pemilu

Selain itu, Todung juga mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.

Hal itulah yang membuatnya merasa kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan secara kasatmata.

"Menurut saya, tidak boleh menteri kampanye untuk partai atau calon-calon yang lain."

"Nah, menurut saya, ini dua hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media."

"Pada sisi lain, kita juga lihat ada pencopotan baliho-baliho di beberapa tempat," ujar Todung.

"Nah, buat saya ini kasatmata telanjang, potensi kecurangan itu akan kita lihat di mana-mana karena laporan akan masuk terus. Kita sudah dapat laporan cukup banyak," katanya lagi.