Selasa, 5 Mei 2026

PROFIL Singkat Tujuh Menteri yang Kabarnya Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi Termasuk Pak Basuki

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Basuki adalah kader PDIP, dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

Tayang: | Diperbarui:
Editor: Ravianto
Agus Suparto
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi terdampak bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Selasa (7/12/2021). Pak Bas kabarnya jadi satu dari 7 menteri yang ingin mundur dari kabinet Jokowi. (Dok. Kementerian PUPR.) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sejumlah menteri dari PDI Perjuangan kabarnya ingin mengundurkan diri dari kabinet Jokowi.

Hal ini buntut perang dingin Jokowi dengan PDIP mengenai Pilpres 2024.

Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti.

Padahal, PDI Perjuangan sudah menentukan capres sendiri yakni Ganjar Pranowo.

Terbaru, tujuh menteri yang ada di kabinet yang berasal dari PDIP, menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri minta restu mundur.

Namun, Megawati coba meredam emosi mereka untuk tetap sabar, dan ingat pada rakyat.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ungkap sudah bisa prediksi ada kader partai yang membelot seperti Budiman Sudjatmiko
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ungkap sudah bisa prediksi ada kader partai yang membelot seperti Budiman Sudjatmiko (Warta Kota/Yulianto)

Berikut selengkapnya profil dari tujuh menteri PDIP yang disebut minta izin ke Megawati untuk mundur dari kabinet Jokowi.

1. Yasonna Laoly

Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sejak Oktober 2019.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyatakan pelindungan kekayaan intelektual (KI) seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyatakan pelindungan kekayaan intelektual (KI) seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. (Istimewa)

Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada tahun 1999 hingga 2003, dan MPR pada 2004 hingga 2014.

Inilah riwayat pekerjaan Yasonna Laoly, dikutip dari kemenkumham.go.id:

- 2019 – sekarang Menteri Hukum dan HAM RI

- 2019 – Terpilih sebagai Anggota DPR RI Dapil I Sumatera Utara

- 2016 – sekarang Ketua Pokja IV Satuan Tugas Percepatan Paket Kebijakan Ekonomi

- 2014 – 2019 Menteri Hukum dan HAM RI

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved