KPU Jabar Sambangi IPDN Jatinangor Sumedang, Ajak Mahasiswa Gunakan Hak Pilih di TPS Khusus

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana.

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyambangi kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (10/11/2023).

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) ini mengajak semua praja atau mahasiswa di IPDN agar menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2024.

Mahasiswa tak perlu khawatir berasal dari luar Jawa Barat, sebab di IPDN disediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus.

"Ini bagian dari sosialisasi KPU terhadap kalangan perguruan tinggi. Ada KPU goes to campus, pesantren, dan goes to school," kata Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Mayarakat KPU Jabar saat diwawancara TribunJabar.id , di Balairung Rudini Kampus IPDN.

Dia mengatakan sosialisai untuk kalangan manapun isinya sama, yakni ajakan untuk menggunakan hak pilih.

"Ya kalau mereka diberi sosialisai yang tepat, mereka (mahasiswa) antusias untuk mengikuti pemilu ini," kata Hedi.

Baca juga: Sembilan Truk Angkut Logistik Pemilu 2024 ke KPU Ciamis, Diawasi Polisi Saat Diturunkan ke Gudang

Namun, ajakan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 menurutnya bujanlah ranah KPU sendirian. Namun juga menjadi ranah bersama antara penyelenggara pemilu, parpol, dan pemerintah daerah.

"IPDN ada TPS Khusus, dan kita berharap tak ada mahasiswa dari luar Jabar tidak menggunakan hak pilih karena terkendala geografis, semuanya bisa pergunakan hak pilih di manapun asal memahami prosedur dafar pemilih tambahan," katanya.

Dan praja IPDN, serta mahasiswa kampus-kampus lain di kawasan Jatinangor, dan Sumedang pada umumnya, sudah memenuhi syarat terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan, karena sedang menempuh pendidikan.

Hedi mengatakan, sosialisasi yang telah dilakukan sejauh ini memberikan rasa optimistis bahwa partisipasi Pemilu di Jawa Barat akan tinggi.

"Kalau di tingkat nasional dinamikanya demikian, itu hal biasa saja. Dalam negara demokrasi perbedaan pandangan dibenarkan yang penting tidak memaksakan kehendak," katanya. (*)

Baca juga: KPU dan Pemprov Jawa Barat Tandatangan Kesepakatan untuk Dana Hibah Pilgub 2024