Buntut Bupati Majalengka Ajak Menangkan Capres dan Cawapres, Golkar Bakal Lapor Bawaslu

DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka mempersoalkan rekaman suara Bupati Majalengka, yang mengajak untuk memenangkan caleg hingga capres dan cawapres

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Ahmad Imam Baehaqi
Bupati Majalengka, Karna Sobahi. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka mempersoalkan rekaman suara Bupati Majalengka, Karna Sobahi, yang mengajak untuk memenangkan caleg hingga capres dan cawapres.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, mengatakan, beredarnya rekaman suara itu akan dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Kabupaten Majalengka.

Menurut pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka itu, pernyataan Bupati Karna termasuk kategori pelanggaran curi start kampanye. Tahapan kampanye Pemilu 2024 belum dimulai saat ini.

"Sebagai ketua partai, adanya temuan ini tentunya kami akan menyampaikan laporan resmi ke Bawaslu Kabupaten Majalengka," kata Asep Eka Mulyana saat ditemui di DPRD Kabupaten Majalengka, Jalan KH Abdul Halim, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Rabu (8/11/2023).

Ia mengakui, kepala daerah diperbolehkan berkampanye tetapi terikat sejumlah aturan mengenai masa kampanye, kemasannya harus seperti apa, dan lainnya.

Pasalnya, saat ini belum memasuki tahapan kampanye Pemilu 2024. Sehingga tindakan Bupati Karna dianggap curi start kampanye karena sudah mengandung unsur ajakan.

Baca juga: Partai Koalisi hingga Relawan di Majalengka Berkumpul, Siap Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

"Bahkan, perintah untuk memenangkan dan mengamankan meski kemasannya untuk menyamankan, tapi bagi kami itu adalah pelanggaran etis dan administratif yang tidak seharusnya disampaikan kepala daerah," ujar Asep Eka Mulyana.

Selain itu, pihaknya menengarai ajakan tersebut disampaikan kepada para tenaga honorer pemerintah pusat yang bertugas di Kabupaten Majalengka. Misalnya, penyuluh pertanian, penjaga pintu air, dan lainnya.

Dia justru mendorong pemerintah daerah lebih memerhatikan para tenaga honorer pemerintah pusat seperti pemberian insentif atau lainnya yang bersumber dari APBD.

"Jadi, intinya daripada disuruh kampanye, lebih baik nasib para pegawai honorer pemerintah pusat ini lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah," kata Asep Eka Mulyana.

Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar itu terdengar suara Bupati Karna meminta hadirin membantu pemerintah daerah, sehingga Pemilu 2024 di Kabupaten Majalengka berjalan aman dan nyaman.

Baca juga: Viral Beredar Video Bupati Majalengka Ajak Pilih Caleg dan Capres, Karna Sobahi Tanggapi Santai

"Saya sebagai bupati dan Pak Tarsono sebagai wakil bupati punya kewajiban mengamankan dan memenangkan Pileg serta Pilpres 2024," kata Karna Sobahi dalam rekaman yang beredar.

Ia menambahkan, "Kami punya jago-jago yang harus Saudara-saudara perjuangkan, untuk di pusat ada Pak TB Hasanuddin nomor 1, di Jawa Barat ada Bu Ineu Purwadewi Sundari nomor 1, dan ada para caleg di dapil 1-5 (Majalengka)."

"Saya akan minta para caleg untuk berkomunikasi dengan Saudara-saudara. Saya ngomong begini karena saudara-saudara bukan ASN, jadi bebas dan leluasa," kata Karna Sobahi.

"Tugas bupati sebagai Ketua DPC (PDIP) punya kewajiban untuk memenangkan. Kita punya paket lengkap capres dan cawapres, Pak Ganjar yang nasionalis, serta Pak Mahfud yang agamis. Negeri ini harus dibangun oleh kekuatan nasionalis dan agamis."

Dalam rekaman itu, Bupati Karna juga terdengar menanyakan kesiapan dari sejumlah dinas.

"DP3KB siap?"

Pertanyaan itu langsung dijawab hadirin secara serentak, "Siap."

Jawaban serupa juga terdengar ketika Bupati Karna menanyakan hal serupa ke dinas lainnya.

"PUTR siap? Dinkes siap? Pertanian siap?" (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved