Wawancara Eksklusif Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq: Menang Dulu, Baru Bagi-bagi Kekuasaan

TRIBUNJABAR.ID - Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq, buka-bukaan soal apa yang mereka perkirakan akan terjadi menyusul masuknya Gibran Rakabuming Raka yang mereka dukung sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Mahfudz juga sempat menyinggung soal power sharing.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq di Kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Apakah isu politik dinasti itu akan merugikan pasangan Prabowo-Gibran. Menurut Partai Gelora bagaimana?

Ketika Pak Prabowo sudah memutuskan cawapres Mas Gibran, saya waktu itu melakukan testing di lapangan.

Misalnya, di Cirebon saya buat 400 spanduk Gibran pemimpin muda. Saya minta dalam dua tiga hari dipantau apa reaksi masyarakat.

Ternyata yang saya temukan laporannya sebagian besar masyarakat menyambut positif.

Jadi ada situasi pro-kontra di kalangan elite politik.

Di masyarakat sampai hari ini mereka tidak terlalu paham dan tidak terlalu nyambung isu politik. 

Mengapa tiba-tiba Pak Presiden menyetujui Prabowo-Gibran?

Dalam pertemuan kami dengan Pak Jokowi setelah Lebaran 2023, saat itu ada satu ide yang kami sampaikan dan direspons positif bahwa untuk 2024 untuk melanjutkan rekonsiliasi dan konsolidasi elite, kami mengusulkan koalisi besar pemerintah ini dilanjutkan.

Di situ masih ada NasDem, masih ada PKB itu. Saat itu karena koalisi besar ini banyak partai.

Kami mengusulkan koalisi besar ini backbone dua partai itu namanya PDIP dan Gerindra.

Itu kenapa waktu itu Pak Jokowi mulai sering meng-endorse sosok Ganjar Pranowo.

Kalau kita bicara Gerindra, tidak ada orang lain kecuali Pak Prabowo.

Karena itu, memang dalam pikiran kami ketika PDIP dan Gerindra ini sebagai backbone, maka dua partai ini dan Pak Jokowi nantinya yang akan membuat formula siapa figurnya.

Apakah tetap Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau ada opsi yang lain. Itu ide awalnya begitu.

Tapi ada situasi lain, tiba-tiba NasDem keluar. Saat ini ada dinamika elite yang tidak pernah kita kalkulasi sebelumnya, tapi itu semacam mengubah lapangan permainan dan mengubah konfigurasi dalam permainan.

Kemudian dalam proses berikutnya ketika Pak Prabowo menjadi figur yang oleh Pak Jokowi dianggap “lebih bisa mewakili legacy” maka harus didampingi siapa.

Kami waktu itu ada dua opsi Prabowo-Ganjar atau Prabowo-Puan. Itu kami munculkan di dalam diskusi.

Sekarang ini publik selain membahas MK juga mempertanyakan netralitas Pak Jokowi. Menurut Anda di mana Presiden harus menempatkan dirinya?

Saya kira kita bicara realitas politik dulu, ya. Pemilu, pilpres, dan pileg ini kan tidak terjadi di dalam ruang kosong kekuasaan.

Ketika kita pemilu dan pilkada kan ada presiden yang berkuasa dan itu terjadi dalam setiap pemilu.

Kalaupun seorang presiden atas dasar etika politik atas dasar moralitas politik komitmen demokrasi berupaya untuk menegakkan netralitasnya tidak memihak dengan calon-calon tertentu, misalnya.

Dalam praktiknya yakinkah kita netralitas 100 persen?

Ini situasi yang bisa terjadi karena pemilu tidak terjadi di situasi hampa kekuasaan sebagaimana pilkada.

Saya masih terus mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi.

Di tengah situasi politik seperti ini beliau mengajak makan ketiga capres. Menurut saya ini luar biasa.

Bukankah itu hanya untuk gimmick-gimmick?

Kalau orang tidak ada ide yang melatarbelakangi langkah itu, saya nggak yakin orang akan melakukan atau mengambil keputusan itu.

Tapi karena beliau ini di backmind-nya memang ada ide tentang rekonsiliasi, ada ide tentang menjaga pemilu ini harus menjadi jembatan yang baik bagi kita dan selalu mengingatkan kan di depan ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya kan.

Masa kita mau ribut dengan situasi dunia sedang tidak baik-baik saja atas dasar pikiran-pikiran itu belum mengundang tiga capres itu makan siang.

Bagi saya tidak, jadi memang ada pesan yang disampaikan kepada publik.

Dalam politik kita ini adagiumnya take and give. Apakah di dalam berkoalisi dengan Pak Prabowo sudah ada obrolannya, Gelora akan dapat apa?

Kalau bagi-bagi tugas sudah apa porsi pekerjaan Gelora walaupun nanti di tim pemenangan yang dipimpin Pak Rosan itu nanti akan didetailkan.

Tapi kalau bicara apa power sharing-nya ya menang dulu.

Daripada sudah ribut power sharing tetapi nggak menang malah bikin sakit hati. Saya kira kita fokus pembagian kerja.

Sebenarnya Partai Gelora itu menginginkan portofolio apa?

Partai Gelora ini partai baru dan di KPU sebagai pengusung pun juga tidak termaktub.

Kami ini cuma partai pendukung jadi hajat politik terbesar dan utama Partai Gelora itu lolos parliamentary threshold. Itu dulu poinnya.

Buat apa Pak Prabowo menang kita punya menteri tetapi tidak punya anggota dewan di DPR?

Sebagai politisi senior, menurut Bapak, ujung dari semua ini apa nantinya?

Saya melihat Presiden Jokowi punya perhatian dan kepentingan sama besar tentang bagaimana membawa Indonesia ini menjadi satu kekuatan baru di dunia.

Posisi kita di G-20 ini kita betul-betul secara kuat diartikulasikan oleh Pak Jokowi.

Nah, untuk memastikan ini satu yang beliau selalu ulang-ulang dalam pesan politiknya ini kita jaga persatuan nasional mari kita jaga situasi politik.

Dari situ saya membaca bahwa pasca pemilu jika Allah izinkan Pak Prabowo menang saya yakin pesan pertama yang disampaikan Pak Jokowi ke Pak Prabowo lanjutkan rekonsiliasi.

Jadi saya yakin ada yang curhat sakit hati pada saatnya nanti akan dirangkul kembali dalam meja makan besar atas nama kepentingan nasional.

(tribun network/reynas abdila)