Belum Pernah Bertemu Sejak Deklarasi, Prabowo dan Gibran akan Daftar ke KPU Rabu Besok

 TRIBUNJABAR.ID - Capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan daftar ke  Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (25/10/2023) besok.

Komisioner KPU, Idham Kholik, menyebut KPU telah menerima surat pemberitahuan pendaftaran dari KIM. 

Surat tersebut telah diterima pada hari ini, Selasa (24/10) pukul 15.00..

"Benar, KPU telah menerima surat pemberitahuan pendaftaran capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Dijadwalkan mereka akan mendaftar Rabu besok pada pukul 10.00 WIB," kata Idham Kholik.

Pasangan ini disebut sebagai pasangan yang tak lazim. Sebab sejak Gibran resmi diusung Partai Golkar sebagai bakal calon presiden, Wali Kota Solo ini belum pernah bertemu langsung dengan Prabowo. 

Gibran terakhir kali terlihat bersama petinggi partai koalisi ketika menghadiri acara Rapimnas Partai Golkar yang digelar pada Sabtu (21/10/2023).

Namun ia tidak hadir saat deklarasi di rumah Prabowo karena ada agenda rapat di Solo, Jawa Tengah.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, mengatakan penunjukan cawapres Prabowo ini sudah dibicarakan dengan Gibran, meski tak ikut menghadiri deklarasi.

Dave mengakui bahwa ketidakhadiran Gibran dalam deklarasi memang bisa menimbulkan berbagai macam penafsiran.

Namun, hal ini bukan berarti penunjukan cawapres KIM tanpa sepengetahuan Gibran.

"Kan ada pembicaraan-pembicaraan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Mas Gibran juga sebelumnya," kata Dave, dikutip dari tayangan Kompas TV (23/10/2023).

Setelah deklarasi pada Minggu malam, Gibran juga kembali tidak terlihat dalam acara Rapimnas Partai Gerindra pada Senin (23/10/2023).

Apa yang dilakukan Gibran berbeda dengan Mahfud MD saat terpilih menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Begitu juga Muhaimin Iskandar yang dipilih Anies Baswedan menjadi pendampingnya.

Saat deklarasi, mereka hadir berpasangan. Mahfud MD dan Cak Imin diberikan panggung untuk berpidato di podium usai deklarasi.

Sementara hingga saat ini, Gibran belum sekalipun memberi pernyataan secara resmi terkait pencalonan dirinya.

Dia hanya sempat bicara singkat di Rapimnas Golkar, itupun dalam wawancara door stop yang sangat singkat.

"Terima kasih atas dukungan ini, selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan timnya Pak Prabowo," kata Gibran yang kemudian meninggalkan kerumunan wartawan.

Menanggapi hal yang tak lazim ini, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, menduga, tidak hadirnya Gibran di acara deklarasi cawapres bertujuan untuk menekan gelombang kritik publik yang menyasar ke Gibran pribadi maupun keluarga besar Jokowi yang dianggap membangun politik dinasti.

“Ketidakhadiran Gibran dalam pendeklarasian cawapres Prabowo ditujukan untuk menciptakan kesan bahwa seolah keputusan itu menjadi hasil permufakatan para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Ketidakhadiran Gibran, kata Umam, juga bisa jadi dimaksudkan untuk menekan gejolak hubungan PDI-P dengan keluarga Jokowi.

Sebab, hingga kini Gibran masih tercatat sebagai kader PDI-P. Jokowi pun masih menjadi bagian dari partai banteng.

“Dengan tidak mempertunjukkan euforia politik pascadeklarasi dirinya, maka ketidakhadiran Gibran diharapkan bisa sedikit banyak meredam kemarahan PDIP yang untuk kesekian kalinya merasa dinafikan, dilangkahi, atau bahwa dikhianati oleh pilihan langkah politik keluarga Jokowi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menduga, ada friksi di internal Koalisi Indonesia Maju soal nama cawapres pendamping Prabowo.

Gemuknya koalisi Prabowo menyebabkan para elite parpol kesulitan untuk menyamakan persepi dan mencapai kesepakatan.

“Ketidakhadiran Gibran di deklarasi cawapres saya nilai sebagai indikasi terjadinya friksi koalisi di tubuh Koalisi Indonesia Maju,” kata Ari.

Apalagi, di internal Koalisi Indonesia Maju ada nama-nama besar yang sebenarnya punya rekam jejak politik lebih lama dari Gibran. Misalnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris Negara.

Ada pula Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSII) Erick Thohir yang namanya sejak lama disodorkan sebagai cawapres oleh PAN.

Selain itu, ada sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Salah satu tantangan yang dihadapi dari sebuah koalisi yang tambun adalah menyamakan persepsi dan kepentingan dan faktor Gibran menjadi pengganggu kesolidan di KIM,” ujar dosen Universitas Indonesia tersebut.

Sedangkan pernyataan lebih tajam dilontarkan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, yang menilai ketidakhadiran Gibran saat deklarasi di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, tidak masuk akal.

Apalagi karena alasannya Gibran ada rapat APBD di Solo.

"Alasan itu tentu tidak masuk akal, karena deklarasi cawapres itu pada Minggu malam. Pada saat itu tentu tidak ada rapat APBD karena hari libur," ujar Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, jika akan ada rapat, maka kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Senin.

Karena itu, Jamiluddin menilai, Gibran seharusnya masih punya waktu untuk menghadiri deklarasinya sebagai cawapres.

"Sebab, waktu tempuh Jakarta-Solo via darat hanya sekitar 6 jam, sehingga masih bisa dikejar untuk menghadiri rapat APBD pada Senin pagi. Gibran bisa juga naik pesawat pertama pada pagi hari dari Jakarta-Solo," tuturnya.

Jamiluddin menduga ada yang aneh perihal ketidakhadiran Gibran saat deklarasi cawapres Prabowo.

Padahal, semua ketua umum partai pengusung Prabowo hadir langsung saat deklarasi tersebut. (*) 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com