Cawapres Prabowo Subianto Berasal dari Golkar atau di-Golkar-kan, Demokrat Tetap Ajukan Khofifah

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono menyebut bahwa sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 akan berasal dari partainya.

Kalau pun sosok itu bukan murni dari Golkar, maka sosok cawapres tersebut terlebih dahulu akan 'di-Golkar-kan' alias dijadikan kader Golkar.

Artinya, dia akan bergabung dengan Golkar lebih dulu sebelum resmi menjadi cawapres Prabowo.

"Saya mendengar ada komitmen bahwa slot cawapres KIM (Koalisi Indonesia Maju, red) dari Partai Golkar. Kalaupun bukan dari Golkar, akan 'di-Golkar-kan' dulu," kata Agung, Selasa (17/10).

Agung memberi sinyal jika sosok itu bisa gabung ke Golkar melalui organisasi sayap partai, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

"Bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Agung merespons kabar yang menyebut putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke Golkar.

Agung menyebut partainya terbuka andai Gibran bergabung dan memahami jika Gibran memilih Golkar.

"Pada prinsipnya kami welcome, kita akan sambut dengan baik jika Gibran ingin gabung," ucap Agung.

Baca juga: PAGI Ini Cawapres Ganjar Pranowo Akan Diumumkan, Laki-laki, Hanura Sebut 4 Nama Termasuk Mahfud MD

Sebagai partai tengah, kata Agung, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan, termasuk anak-anak muda.

Apalagi, kata dia, Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif. 

"Identitas Golkar adalah karya dan kekaryaan untuk masyarakat, sehingga ada kontribusi nyata dari setiap pemerintahan.

Dengan posisinya sebagai Wali Kota Solo saat ini, tentunya kehadiran Gibran akan menunjukkan jati diri Golkar sebagai partai yang fokus pada kerja nyata para kadernya sebagai pemimpin bangsa," sambung Agung.

Di sisi lain Gibran enggan menanggapi kabar kepindahannya ke partai beringin itu. 

"Siapa yang bilang?" katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (17/10). 

Ia meminta agar awak media menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada pihak lain. 

"Ya tanya yang bikin isu, bener enggak itu?" kata Gibran.

Gibran, sejauh ini masih berstatus kader PDIP yang mengusung eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Meski demikian Gibran mengakui dirinya juga intens menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk petinggi partai Golkar. Namun, Gibran mengklaim tak pernah membicarakan mengenai kemungkinan bergabung dengan Partai Golkar.

"Kalau komunikasi saya pasti komunikasi, tapi tidak untuk yang ini tadi. Saya kan tetap jaga silaturahmi dengan siapa pun," katanya.

Gibran menegaskan sampai saat ini ia masih menjadi anggota PDIP. "Iya," jawabnya saat ditanya mengenai statusnya sebagai kader partai banteng. Bahkan, hari ini Gibran rencananya akan menghadap ke DPP PDIP untuk bertemu Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. 

Ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta, Senin (16/10) malam, Hasto menepis pertemuan dengan Gibran nanti dikonotasikan DPP PDIP memanggil Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat capres-cawapres.

Hasto menyebut, pertemuan dengan Gibran akan membicarakan banyak aspek. 

"Saya komunikasi, Mas Gibran hari Rabu sekiranya ada di Jakarta, kita ngobrol-ngobrol di kantor partai, biar kita bisa, kita tukar pikiran terkait tentang berbagai aspek," kata Hasto.

Hasto juga enggan menyebut bahwa nantinya pertemuan dengan Gibran akan membicarakan soal putusan MK. Dia justru bicara soal lain.

Di mana, pertemuan itu justru berlangsung santai, dan membicarakan tentang makanan serta industri kreatif yang ada di Solo.

"Ya bisa terkait juga dengan makanan yang di Solo, ada kuliner baru, terus kemudian industri kreatifnya, ya banyak hal yang kita bicarakan," ucap Hasto.

Nama Gibran santer dikabarkan akan berpindah ke Partai Golkar setelah MK mengabulkan sebagian gugatan pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Syarat capres-cawapres yang tadinya berusia minimal 40 tahun diubah menjadi minimal 40 tahun atau pernah/sedang berpengalaman menjadi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan putusan tersebut, peluang Gibran maju mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 makin terbuka lebar. 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mengatakan Golkar menerima siapapun ingin bergabung sepanjang visi-misinya dan ideologi sama. Golkar saat ini berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung bakal capres Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui ada komunikasi dengan Gibran usai putusan MK atas usia capres/cawapres kemarin. "Ada komunikasi," kata Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Senin (16/10) malam.

Namun, Muzani mengklaim tak mengetahui rinci komunikasi yang berjalan dengan Gibran itu, karena bukan dia yang berkomunikasi langsung. Muzani pun tak menyebutkan siapa sosok yang berkomunikasi dengan Gibran.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sudah buka suara mengenai putusan MK tersebut. Dia yang juga politikus PDIP itu mengaku tak bisa mengomentari putusan yang dianggap memuluskan langkah Gibran jadi cawapres. 

"Ya mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke MK. Jangan saya yang berkomentar," kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Khofifah

Ditemui di Bandung, Sugianto Nangolah, Wakil Ketua Ketua DPD Partai Demokrat Jabar mengatakan Demokrat tak ikut merekomendasikan Gibran bacapres pendamping Prabowo.

"AHY sudah menyampaikan kalau Demokrat merekomendasikan, maka Demokrat merekomendasikan ibu Khofifah, Gubernur Jatim sebagai Cawapres," ujar Sugianto, Selasa (17/10/2023). 

Menurutnya, AHY menyampaikan rekomendasi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Nah, untuk saat ini kita belum ada instruksi dari DPP. Sekarang sedang rapat di DPP kaitannya dengan perkembangan terakhir ini, kita tunggu aja," katanya.

Sugianto memastikan, DPD Demokrat Jabar bakal mengikuti instruksi DPP dan apapun yang diputuskan oleh Prabowo.

"Kalau Pak Prabowo memutuskan kepada Gibran, ya kita pasti ikut, kalau dia memutuskan selain itu, kita juga akan ikut. Kita serahkan ke Capres," katanya.(tribun network/nazmi abdurrahman/frs/riz/yud/dod)