"Itu Membunuh Demokrasi" Kata Pengamat Politik Ini Jika Putusan MK Kabulkan Syarat Usia Cawapres

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia cawapres, yang akan dibacakan pada Senin (16/10/2023), situasi politik Indonesia makin menghangat.

Putusan MK soal syarat usia cawapres itu jadi penting karena ada nama Gibran Rakabuming, anak Presiden Jokowi, yang diuntungkan jika putusan MK soal usia cawapres itu bisa di bawah 40 tahun.

Gibran Rakabuming dan Jokowi saat ini tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Gibran digadang-gadang jadi cawapres Prabowo Subianto jika syarat usia cawapres jadi di bawah 40 tahun.

Pengamat politik dan dosen Universitas Paramadina, Didik Hariyanto, mengatakan, jika putusan MK mengabulkan syara usia cawapres di bawah 40 tahun, akan jadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.

"Bahkan sudah berkategorisasi untuk membunuh demokrasi di Indonesia," ujar Didik, saat dihubungi pada Sabtu (14/10/2023).

Di luar konstelasi politik Gibran kader PDIP yang bisa hengkang jadi cawapres Prabowo jika putusan MK mengabulkan gugatan usia cawapres bisa di bawah 40 tahun, peristiwa ini juga berkaitan dengan posisi Ketua MK, Anwar Usman, sebagai adik ipar Jokowi, sekaligus paman Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

"MK sebagai penjaga konstitusi jadi sangat terlihat jelas kesannya jadi instrumen politik bagi kubu tertentu."

Baca juga: Warga Majelis Taklim Pakutandang Doakan Gibran Agar Bisa menjadi Cawapres Dampingi Prabowo

"Ketika lembaga peradilan jadi instrumen politik kelompok tertentu, bagaimana kita tidak anggap bahwa ini keputusan atau peristiwa janggal," katanya.

Ia mengurai relasi sebab akibat dalam konstelasi politik ini yang melibatkan lingkaran keluarga Jokowi.

"Lihat saja, dari mata awam kita sebagai warga negara, yang mengajukan gugatan usia cawapres itu (salah satunya) adalah PSI, yang ketuanya sekarang Kaesang dan juga adik Gibran, sama-sama putra Jokowi," ucapnya.

Meski gugatan tersebut diajukan sebelum Kaesang Pangarep jadi Ketua Umum PSI, kata Didik, tetap saja ada lingkaran keluarga Jokowi yang diuntungkan.

"Yang diuntungkan Gibran karena nama yang muncul nama ini, siapa Gibran, kakak Kaesang, jadi ini suatu preseden buruk karena MK jadi instrumen politik, kan enggak boleh," ujarnya.

Ia menegaskan, dalam memutus perkara pengujian materil undang-undang ini, dia berharap MK menjaga marwahnya sebagai lembaga peradlan.

Ketika gugatan dilayangkan, menurut dia, sulit mengatakan MK tidak melanggar imparsialitas.

Akibatnya, masyarakat akan menilai bahwa marwah MK jadi hilang dan berkurang karena jadi bagian intsumen politik kubu tertentu.

"Bayangkan saja, Senin minggu depan pengumuman MK, hari Kamisnya pendaftaran capres cawapres," katanya.

Dia menambahkan, sulit juga mengatakan bahwa gugatan ini tidak terkait Gibran yang dipinang Prabowo jadi cawapres, tapi terkendal syarat usia cawapres.

Untuk memuluskan Gibran jadi cawapres Prabowo, perlu mengubah syarat usia cawapres di Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Masyarakat akan menganggap MK jd alat politik kubu tertentu, karena gugatan ini ada nama Gibran yang akan diuntungkan."

"Ini juga jadi preseden buruk bagi karier Gibran," katanya, seraya berharap di Senin depan, MK bisa menolak gugatan uji materiil terkait syarat usia cawapres. (*)