Sah! DPRD Purwakarta Setujui APBD Perubahan Rp 2,643 Triliun, Prioritaskan Infrastruktur & Kesehatan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

Rapenda itu disahkan oleh anggota dewan saat gelaran Rapat Paripurna Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Purwakarta, Jumat (29/9/2023) malam.

Pantauan Tribunjabar.id, Rapat Paripurna Tingkat II Pembahasan APBD-P Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 itu dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi.

Dari 45 anggota DPRD Purwakarta, rapat itu dihadiri sebanyak 33 anggota DPRD dan disaksikan langsung oleh Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan.

Adapun total APBD-P Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang disahkan oleh DPRD itu sebesar Rp 2,643 Triliun.

"Bersyukur yak, satu tahap diskusi untuk pembangunan daerah melalui APBD-P Tahun Anggaran 2023 ini disetujui oleh sejumlah fraksi yang hadir."

"Jadi untuk selanjutnya, setelah kami sepakati ini, kami aan menyerahkan peraturan daerah itu ke tingkat Provinsi Jawa Barat untuk dievaluasi lebih lanjut," ucap Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan kepada wartawan usai Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Purwakarta, Jumat (29/9/2023) malam.

Dirinya berharap, APBD-P Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 itu bisa langsung disetujui di tingkat Provinsi Jawa Barat agar Pemkab Purwakarta bisa segera melanjutkan program yang sudah direncanakan.

"Mudah-mudahan tidak banyak perubahan dan dalam waktu singkat bisa disetujui. Karena kami akan mulai kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya," katanya.

Pada APBD-P kali ini, ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur, kesahatan dan pembangunan ekonomi menjadi hal yang diperhatikan.

"Tadi sejumlah fraksi ada yang meminta agar APBD-P Tahun Anggaran 2023 ini bisa fokusn untuk pembangunan infrastur, bidang kesehatan hingga perkembangan ekonomi. Tentu itu juga sudah sejalan dengan program Pemkab Purwakarta yang sudah direncakanan," kata Benni.

Benni menyampaikan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purwakarta yang mendapatkan APBD-P Tahun Anggaran 2023 itu diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat.

"Dengan persetujuan APBD-P itu, kami mendorong opd untuk melakukan percepatan pembangunan. Karena waktu kami tidak banyak, semoga teman-teman di opd bisa mengejar pembangunan itu dalam kurun waktu tiga bulan," ujarnya.

Selain percepat pembangunan dari APBD-P Tahun Anggaran 2023, Benni berharap, ada langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Purwakarta untuk mendapatkan pemasukan daerah.

"Kami juga memastikan ada upaya-upaya atau langkah pasti untuk pendapatan daerah, baik itu dari investasi domestik atau pemasukan dari produk UMKM," ucap Benni Irwan. (*)