Rektor IPDN Hadi Prabowo Raih Gelar Profesor Bidang Ilmu Pemerintahan

TRIBUNJBAR.ID, SUMEDANG - Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Hadi Prabowo meraih gelar Guru Besar bidang Ilmu Pemerintahan.

Gelar itu disematkan dalam Sidang Senat Terbuka Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka pengukuhan Profesor Doktor drs. H Hadi Prabowo, M.M, sebagai Profesor/ Guru Besar bidang Ilmu Pemerintahan IPDN di Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Hadi yang pernah menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) termuda di Provinsi Jawa Tengah itu menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Klaten. Lalu, dia menempuh pendidikan jenjang sarjana di Universitas Diponegoro jurusan Ilmu Pemerintahan, lulus tahun 1985 sebagai yang terbaik.

Gelar magister manajemen dia dapatkan di Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta dengan konsentrasi Sumber Daya Manusia selesai tahun 2000. Terakhir, jenjang doktor Ilmu Pemerintahan dia selesaikan di IPDN, selesai tahun 2019.

Dalam orasi ilmiahnya, Hadi Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorongnya hingga menempati posisinya saat ini.

"Yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya," kata Rektor, dikutip dalam siaran langsung pengukuhan via akun YouTube Humas IPDN.

Hadi Prabowo lalu menyebutkan satu per satu kepada siapa ucapan terima kasihnya dialamatkan. Di antaranya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan dua menteri sebelumnya, yakni Gamawan Fauzi dan Tjahjo Kumolo (alm).

Dalam pengukuhan ini, pria kelahiran Klaten, 3 April 1960 tersebut menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Transformasi Pemerintahan Digital Menuju Indonesia Emas 2045".

"Era Industri 4.0 menuntut perubahan pemerintahan global dengan misi baru berupa big data dan creative governance. Maka pemerintahan digital adalah pemerintahan yang cepat dan dilandasi etika dan kemanusiaan yang tinggi," kata Hadi.

Hadi menjelaskan, digitalisasi pemerintahan bermula dari konsep penyimpanan data dan informasi secara eektronik.

Konsep ini berkembang menjadi pemerintahan digital, dengan sistem informasi manajemen yang mengolah data elektronik sebagai alat bantu mengambil keputusan.

"Pada tahun 2016, berkembang menjadi Transformasi Pemerintahan Digital," kata Hadi.

Tranformasi ini menuntut perbanyakan aplikasi dan perluasan penggunanya. Konsep ini bukan hanya pemanfaatan piranti digital, namun memungkinkan partisipasi multi-stakeholders dalam kebijak publik secara luas.

"Lahirlah istilah Smart Goverment, yang salah satunya adalah pengadopsian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dikuatkan dengan instruksi Presiden," kata Hadi.

Pemerintahan Digital menurutnya harus berfokus pada produktivitas, pelayanan, dan akuntabilitas kinerja.