Akademisi Unikom Apresiasi Pemerintah Bakal Batasi Produk Impor di E-Commerce, Demi Kemajuan UMKM

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Akademisi dari Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Koordinator Kemahasiswaan Prodi Akuntansi Unikom, Dr. Inta Budi mengapresiasi kajian pemerintah terhadap pembatasan produk impor di E-Commerce.

"Sebagai dosen dan juga pelaku UMKM, menurut saya sangat baik. Sebab, dapat melindungi UMKM untuk terus tumbuh di negara sendiri," ujarnya, kepada Tribunjabar.id, di Smart Building, Unikom Jalan Dipatiukur No.112-116 Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Karena itu, kata dia, mampu mewujudkan ketahanan ekonomi dengan melibatkan UMKM.

Berdasarkan data, Provinsi Jawa Barat memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku UMKM di sektor nonpertanian.

Namun, setelah adanya bantuan dari pemerintah untuk usaha mikro, jumlah UMKM menjadi lebih dari 5 juta pelaku yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

Baca juga: Lintasarta Bidik Potensi Bisnis di Industri Kreatif, e-Commerce dan Teknologi di Bandung

Para pelaku ini sebagian merupakan korban PHK dari industri yang terdampak pandemi.

"Kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi Covid-19, bahkan saat krisis 98
yang bisa bertahan hampir 90 persen adalah para pelaku UMKM," ucapnya.

Menurutnya, melalui kajian peraturan ini akan memperkuat peran UMKM untuk unjuk gigi di negara sendiri.

"Hingga kita bisa mandiri dan akan membantu banyak orang, dengan penyerapan tenaga kerja," ucapnya.

Kendati demikian, ia menilai kelemahan UMKM di Indonesia adalah masalah sertifikasi.

"Sertifikasinya mungkin belum ke level nasional seperti SNI," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan para pelaku UMKM tidak memisahkan antara keuangan pribadi atau keluarganya dan usaha.

"Itulah yang membuat beberapa kendala UMKM sulit untuk berkembang," ucapnya.

Inta juga menyoroti, literasi keuangan masyarakat yang belum bisa memanfaatkan kemudahan yang ada di perbankan.