Jusuf Kalla Bilang Pemerintahan Jokowi Mirip Era Soeharto, Inilah Daftar Kritik JK untuk Presiden

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Jusuf Kalla kembali melontarkan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI itu menyinggung soal pemerintahan Jokowi yang disebutnya semakin mirip dengan era kepemimpinan presiden ke-2 RI, Soeharto.

Pria yang akrab disapa JK itu menilai, saat ini pemerintah mulai menunjukkan gaya otoriter.

“Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan dengan baik awalnya. Semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun (memimpin) masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter,” ujar Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Anak Muda untuk Politik" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 31 Juli 2023.

"Sekarang juga begitu kelihatannya. Setelah 10 tahun, ah muncullah, mulai macam-macam. Berbagai masalah,” katanya lagi.

JK pun mengungkapkan situasi yang mirip terjadi di era kepemimpinan presiden ke-1 RI Soekarno.

Menurut Jusuf Kalla, saat negara Indonesia baru berdiri tak jelas sistem negara yang dipakai antara presidential atau parlementer.

Kemudian, pada tahun 1950 sistem negara menggunakan konsep parlementer.

Baca juga: Sosok Rocky Gerung Diduga Hina Presiden Jokowi, Kini Dilaporkan Relawan, Sebut Biasa Saja

“Sampai pada tahun 1957, barulah demokrasi presidensial. Setelah kembali ke UUD 1945,” ujarnya.

Merujuk pengalaman-pengalaman di atas, Jusuf Kalla lantas menyinggung soal masa jabatan presiden.

Menurutnya, agar tak terjadi kekuasaan yang absolut dan otoriter, masa jabatan kepala negara perlu dibatasi.

“Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita memperbolehkan presiden dan wapres itu hanya dua kali (periode). Itulah tiga kali itu enggak bisa lolos karena itu (konstitusi) UUD,” katanya.

Deretan kritik JK untuk Jokowi

JK memang sebelumnya kerap menyampaikan kritiknya untuk pemerintahan Jokowi.

JK pernah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu banyak mencampuri urusan politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.