Anggota DPRD Jabar Kritisi Kebijakan Pemprov yang Kurang Perhatikan Sektor Pertanian

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anwar Yasin, mengikritisi program Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, yang dinilai kurang memerhatikan sektor pertanian

dok pribadi
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anwar Yasin 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anwar Yasin, mengikritisi program Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, yang dinilai kurang memerhatikan sektor pertanian.

Hal itu terlihat dari belum maksimalnya implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi dan peraturan pelaksanaannya pun tertuang di Pergub Nomor 98 Tahun 2020.

Menurut dia, perda tersebut sejatinya dibuat untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat, termasuk penguatan sektor pertanian hingga pembangunan gudang cadangan pangan.

"Perdanya sudah ada, tapi implementasinya hampir tidak ada, sehingga ini menujukkan gubernur kurang serius mengurusi pertanian," kata Anwar Yasin dalam keterangan yang diterima Tribuncirebon.com, Jumat (28/7/2023).

Ia mengakui, Gubernur Jabar menginisiasi program petani milenial, namun terkesan dadakan bukan didikan, sehingga praktik di lapangannya belum berjalan secara maksimal.

Bahkan, pihaknya mengaku sempat dihubungi peserta program petani milenial yang kini justru terlilit utang hingga mencapai Rp 50 juta, padahal program pertaniannya belum maksimal.

"Ini bagaimana? Rancangannya sudah bagus, tetapi pelaksanaannya di lapangan malah ada yang terjerat utang, kasihan anak muda punya utang sebesar itu," ujar Anwar Yasin.

Selain itu, Anwar Yasin menilai program petani milenial justru bakal menimbulkan kecemburuan di kalangan petani yang telah mengurusi lahan selama puluhan tahun dan merasa kurang diperhatikan.

Pasalnya, diluncurkannya program tersebut membuat Pemprov Jabar terkesan lebih memerhatikan para petani milenial yang baru mulai merintis usaha di bidang pertanian.

"Gubernur mestinya mengajak semua elemen termasuk anggota DPRD berbicara seperti apa programnya, jangan main idenya dikeluarkan, ini pengeluaran besar, tapi hasilnya belum maksimal," kata Anwar Yasin.

Ia menyampaikan, gubernur seharusnya fokus membenahi program-program yang belum maksimal, mengingat masa jabatan yang bakal berakhir pada awal September 2023.

Anwar Yasin juga mewanti-wanti siapa pun yang akan mengisi PJ Gubernur Jabar untuk lebih peka terhadap program ketahanan pangan dan memerhatikan kesejahteraan para petani.

"Ini kritikan untuk gubernur, dan PJ Gubernur Jabar juga nantinya harus lebih perhatian kalau program bagus dilanjutkan, tapi kalau enggak bagus disetop saja," ujar Anwar Yasin.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved