WJDF 2023: Merumuskan Pembangunan Jawa Barat Supaya Lebih Dirasakan Masyarakat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya agar pembangunan yang masif dan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi semakin berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. 

Melalui West Java Development Forum 2023 yang akan digelar akhir Juli 2023, Pemprov Jabar pun akan menampung masukan dari para akademisi dan tokoh masyarakat supaya tujuan pembangunan tersebut terlaksana.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, mengatakan West Java Development Forum 2023 dengan tema "Jawa Barat Unggul dalam Mendukung Indonesia Emas 2045" dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk merencanakan pembangunan yang dapat lebih dirasakan masyarakat.

"Apa yang dicita-citakan di 2045, kalau melihat potensi di Jawa Barat, insyaallah bisa dicapai. Cuma kuncinya adalah kita semua harus partisipasi. Walau demikian, tetap utamanya adalag leader, yang harus siap. Mengapa pertumbuhan ekonomi di Jabar selalu lebih tinggi dibanding provinsi lain, tapi pendapatan per kapita kita lebih rendah dari nasional. Ini harus jadi catatan di forum ini," kata Arief di Gedung Sate, Jumat (28/7/2023).

Ia mengatakan selama ini hingar-bingar mengenai pertumbuhan ekonomi tidak secara proporsional menjadi keuntungan bagi masyarakat Jabar.

Perlu dikaji, katanya, apakah kebanyakan pembangunan yang terjadi selama bukan milik masyarakat Jabar, apakah masyarakat Jabar hanya menjadi pekerjanya bukan pengusahanya, atau alasan lainnya.

"Kita harus punya pemimpin yang berpihak pada konstituennya di Jabar. Kita selalu gemborkan pertumbuhan ekonomi, dan menurut saya gemuruh ini harus direm demi social development. Kenapa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada masyarakat, apakah karena hanya segelintir orang yang menikmati, apakah karena aktivitas ekonomi hanya di tempat tertentu, atau penerimaan masih ada kebocoran, perlu ada leader berani untuk selesaikan hal-hal ini," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah jangan terlalu terobesesi dengan pertumbuhan ekonomi, seperti yang digembar-gemborkan dan menjadi acuan utama semua pemimpin di Indonesia. Padahal, itu hanya satu dari banyak sekali indikator pembangunan.

"Hal hal yang palinvmg mendasar seperti social development, itu delapan tahun itu harus dimonitor terus menerus. Misalkan Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi selalu tingggi di angka 8 persen tiap tahun. Saya lihat itu sebetulnya, kita bisa membuat sebuah policy yang pertumbuhan ekonominya tidak 8 persen, sekitar 7,5 persen, tapi lebih banyak diraskan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Pertumbuhan ekonomi, ujarnya, bukanlah tujuan utama pembangunan. Hal yang terpenting, adalah pembangunan yang dinikmati oleh orang lain.

Caranya, adalah keberanian kepala daerah dalam mengatur investasi pembangunan agar sedapat mungkin melibatkan dan memberi dampak positif ada masyarakat.

"Pertama, kita harus berani dalam perizinan, bahwa untuk investasi di Jawa Barat, itu harus menjamin bahwa misalkan pekerja yang bekerja di proyek atau pabrik pabrik itu harus melalui tahapan transfer teknologi, supaya pinter mereka itu, diwajibkan, kalau nggak ya jangan," katanya.

Kebijakan lainnya adalah kepala daerah harus berani melakukan zonasi, jangan hanya membuka usaha di lokasi-lokasi tertentu, tapi tidak di lokasi-lokasi lain yang belum tersentuh.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan perlu percepatan menyusun kebijakan rencana pembangunan daerah, di antaranya dengan berbagai diskusi.

Semuanya dikemas dengan namanya West Java Development Forum. 

"Yang dibahas nanti berbagai aspek, sosial, ekonomi, lingkungan, dan birokrasi serta politik. Kemudian yang terlibat karena di-leading oleh Pemprov Jabar, kami berupaya semua bisa terlibat, masyarakat dan segala mancamnya tentunya dengan berbagai metode, metode elektronik, metode langsung ke lapangan, metode formal diskusi, semuanya sudah kita upayakan," katanya.