PT Pos Indonesia Dipercaya Mahkamah Agung RI Kirim Dokumen Peradilan

"Proses pengantarannya dilakukan oleh petugas khusus yang telah berpengalaman serta memiliki integritas yang tinggi," ujarnya. 

PT Pos Indonesia (Persero) memberikan layanan khusus berupa pick up delivery, on hand delivery, standar waktu yang terukur dan biaya yang lebih murah.

"Kami juga telah menyediakan dashboard kepada tiap-tiap satker untuk nentracking panggilan dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pengadilan," tuturnya. 

Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin mengatakan jasa pengiriman melalui PT Pos itu dinilai bisa lebih cepat, akurat, dan biayanya lebih murah.

Adapun surat yang dikirim lewat PT Pos itu mulai dari surat pemanggilan, hingga surat-surat yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

"Jadi kerjasama ini dilaksanakan MoU, MoU-nya sudah saya tandatangani beberapa hari yang lalu," kata Syarifuddin 

Beberapa persoalan yang terjadi di lapangan diantaranya, pengantar tidak bisa bertemu langsung dengan pihaka berperkara. 

"Kemudian, lihak yang berperkara sudah pindah tempat tinggal dan tidak diketahul lagi keberadaannya," jelasnya. 

Pihak pengatar surat, kata dia, bisa bertemu langsung dengan pihak berperkara. 

Namun, ia tidak mau difoto dan tidak menandatangani bukti penerimaan atau pemberitahuan yang telah disampaikan. 

"Di Indonesia, ada sekitar 900 kantor pengadilan yang memiliki aktivitas administrasi surat menyurat. Kalau di lihat dari paparan tadi, rinci sekali, kapan disaksikan bisa lihat, yang tanda tangan bisa lihat," jelasnya. 

Melalui PT Pos,menurutnya pergerakan pengiriman surat-surat itu bisa dilacak secara real time.

"Setiap perubahan itu bukan sekedar dimimpikan, melainkan harus diwujudkan, karena apa yang terwujud saat ini, dulu hal itu kita anggap sebagai sebuah mimpi," pungkasnya.