Massa Demo Ponpes Al Zaytun

Ponpes Al-Zaytun Mengarah pada Kesesatan, MUI Minta Ridwan Kamil Bertindak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta pemerintah menyelesaikan polemik Ponpes Al-zaytun.

Editor: Januar Pribadi Hamel
Tribun Jabar
Beberapa anjing herder yang disiapkan Ponpes Al Zaytun Indramayu untuk menghalau pendemo, Kamis (15/6/2023). 

TRIBUNJABAR.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta pemerintah segera bertindak menyelesaikan berbagai polemik yang selama ini terjadi terkait keberadaan Pondok Pesantren atau ponpes Al-Zaytun di Indramayu.

Ponpes Al-Zaytun kerap mendapatkan sorotan menyusul sejumlah ajarannya yang dianggap sesat.

Sorotan semakin tajam menyusul pernyataan-pernyataan kontroversial yang yang belakangan kerap kembali disampaikan pimpinan ponpes Al-Zaytun, Syekh Panji Gumilang.

"Kami meminta kepada Pak Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, supaya menegur Al-Zaytun," ujar Rafani Ahyar, Sekretaris MUI Jabar, melalui telepon, Kamis (15/6).

Baca juga: Demo Ponpes Al Zaytun Indramayu Nihil Hasil, Massa Aksi Ancam Akan Unjuk Rasa ke Kantor Kementerian

Menurutnya, sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan ponpes Al-Zaytun dan memancing emosi umat muslim.

"Soal ucapan salam, misalnya. Mereka mengucapkan assalamualaikum pakai salam Yahudi," ujar Rafani.

Terkait ibadah haji, ujar Rafani, Panji Gumilang juga kerap menyebut, 'jangan jauh-jauh ke Makkah karena Indonesia juga Tanah Suci'.

"Nah, ini ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini. Itu kan sudah menyimpang," katanya.

Penyimpangan lainnya adalah soal bercampurnya jemaah laki-laki dan jemaah perempuan dalam pelaksanaan salat Idulfitri di Al Zaytun.

Pada salat Id lalu di Al Zaytun, jemaah perempuan diperbolehkan untuk berada di saf terdepan di belakang imam. Rekaman videonya bahkan sempat tersebar luas di media sosial.

Rafani mengatakan, MUI Jabar sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Kodam III/Siliwangi, untuk menyikapi adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaytun ini.

Dari pertemuan itu, kata ungkap Rafani, MUI bersama Pemprov Jabar, Polda Jabar dan Kodam III/Siliwangi, sepakat bakal segera membentuk tim khusus (timsus).

Massa dari pihak Ponpes Al Zaytun saat menunggu pendemo datang, Kamis (15/6/2023).
Massa dari pihak Ponpes Al Zaytun saat menunggu pendemo datang, Kamis (15/6/2023). (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

"Jadi, kemarin belum ada seminggu, kita ini kan ada rapat gabungan di Jabar, gabungan dari Kodam, Polda, Pemda, dari MUI dan Kemenag. Nah, itu kesimpulannya mau membentuk tim khusus," ujar Rafani.

Rafani berharap, polemik di pondok pesantren Indramayu dapat segera berakhir dan Panji Gumilang selaku pimpinan pondok untuk segera berhenti memberikan keterangan yang kontroversial.
Terlebih, berdasar pengamatannya, ujar Rafani, kontroversi di Al-Zaytun sudah mengarah pada kesesatan.

"Kalau terkait dengan kriteria kesesatan sudah banyak yang menyimpang lah sebetulnya," kata Rafani seraya mengungkap bahwa MUI Pusat juga tengah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan Al Zaytun ini.

Tunggu Fatwa

Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil saat diwawancarai di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kamis (15/6/2023).
Gubernur Jawa barat, Ridwan Kamil saat diwawancarai di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kamis (15/6/2023). (Tribun Jabar/ Nazmi Abdurrahman)

Ditemui di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, kemarin, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengaku bakal berkoordinasi dengan MUI terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Kang Emil, begitu Ridwan Kamil biasa disapa, menegaskan terkait permasalahan ini, ia tentu akan menunggu fatwa MUI sebelum bertindak. Sebab, jika urusan fiqih, ujar Gubernur, wilayahnya adalah wilayah para ulama.

"Jadi, kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," ujar Emil.

Idealnya, kata Emil, yang harus turun pertama itu adalah Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag.

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusifitas, menjaga keamanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," katanya. "Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan."

Nyaris Bentrok

Aksi dorong terjadi antara massa pedemo dengan polisi dalam aksi unras Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Kamis (15/6/2023).
Aksi dorong terjadi antara massa pedemo dengan polisi dalam aksi unras Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Kamis (15/6/2023). (Tribun Jabar/ Handika Rahman)

Kemarin, massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat (FIM), berunjuk rasa di depan Ponpes Al Zaytun. Bentrok nyaris terjadi karena pihak ponpes ternyata juga menyiapkan massa tandingan yang tidak kalah banyak.

Pimpinan Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang bahkan turun langsung berada di baris paling depan menginspeksi barisannya.

Sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Namun, beruntung, aparat Polres Indramayu yang sigap segera melakukan pengamanan sehingga bentrokan besar biisa dihindarkan.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, juga turun langsung menenangkan kedua pihak. Keberadaan Kapolres di lokasi membuat kedua pihak akhirnya bisa menahan diri.

Koordinator aksi, Syahid Mukhlisin mengatakan unjuk rasa ini dilakukan karena warga resah dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun.

"Kami mendesak agar MUI dan Kemenag agar segera mengusut tuntas soal dugaan ajaran sesat karena lembaga itu yang memiliki kewenangan," ujarnya.

Syahid mengatakan, massa yang datang kecewa karena unjuk rasa hanya bisa dilakukan di lokasi yang cukup jauh dari Ponpes Al Zaytun.

"Jika tuntutan kami tidak dipenuhi kami akan melakukan aksi lainnya langsung ke Jakarta," imbuhnya.

Lima Tuntutan

Koordinator aksi lainnya, Jamal Wibisono mengungkapkan ada lima tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini. Tuntutan yang pertama yakni meminta pihak MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.

Tuntutan yang kedua, massa mendengar adanya dugaan kasus rudapaksa yang terjadi di Al Zaytun. Massa berharap kepolisian mengusutnya hingga terang benderang.

Tuntutan ketiga terkait isu Ponpes Al Zaytun merampas tanah rakyat yang tidak jelas izinnya.

Massa juga mendesak pemerintah menghentikan pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur.
Massa mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ponpes Al Zaytun.

"Warga sekitar tidak merasakan manfaat keberadaannya. Apalagi ponpes ini tertutup tidak bisa diakses secara umum," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan sejumlah petugas kepolisian telah disiapkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di Ponpes Al-Zaytun.

Menurutnya aparat gabungan yang disiagakan dari Polres Indramayu dan ditambah Polda Jabar. Aparat disiagakan mulai dari gerbang Ponpes Al-Zaytun hingga lokasi unjuk rasa.

Pelajar Ditangkap

Kemarin, sedikitnya 25 pelajar SMA diamankan polisi karena diduga hendak memicu kerusuhan di tengah unjuk rasa di Ponpes Al Zaytun.
Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya batu-batu besar dalam jumlah banyak pada tas-tas para pelajar.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, mengatakan, para pelajar tersebut diamankan sementara untuk dimintai keterangan.

"Tadi ada sekitar 25 anak, semuanya masih pelajar SMA," ujarnya.

Fahri mengatakan, belum bisa dipastikan modus dari para pelajar tersebut.

"Kita akan dalami dahulu apa modusnya," ujarnya. (nazmi abdurahman/handhika rahman)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved