Warga Segel Kantor Desa Pangkalan Purwakarta, Minta Penjelasan Dana Desa 2022 Tidak Terealisasikan

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Warga di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyegel Kantor Desa Pangkalan yang berada di Kecamatan Bojong.

Para warga kesal lantaran dana desa anggaran tahun 2022 tidak ada yang terealisasikan.

Dilihat Tribunjabar.id di lokasi pada Jumat (9/6/2023) sekitar pukul 11.00 WIB, warga menyegel kantor desa dengan alat peraga sepanduk yang meminta penjelasan kepala desa mengenai penggunaan dana desa.

Abdur Rosidirman yang merupakan perwakilan warga Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong menyebutkan bahwa aksi itu dilakukan untuk meminta transparasi dana desa tahun anggaran 2022.

Menurutnya, tidak ada bentuk fisik maupun manfaat bagi masyarakat dari dana desa tahun anggaran 2022 itu.

"Karena dalam bukti fisiknya itu tidak ada dari semua anggaran baik pembangunan, pertanian, bantuan covid dan lainnya itu tidak ada, jadi masyarakat menanyakan kemana dana anggaran tahun 2022," ujar Abdur kepada wartawan di sekitat Kantor Desa Pangkalan, Jumat (9/6/2023).

Ia mengatakan, berdasarkan pengetahuan warga, ada salah satu anggara desa sekitar Rp 1 miliar untuk pembangunan. Namun, hingga kini fisik bangunan tersebut tidak ada.

"Justru itu kami warga memasang sepanduk ini untuk meminta penjelasan dari pak kepala desa. Karena hingga kini, kami belum menerima penjelasan mengenai kemana perginya dana desa tersebut," katanya.

Adapun saat ini, ia dengan warga lainnya berharap bahwa Kepala Desa Pangkalan, Asep Yudiana bisa mengundurkan diri dari jabatan.

"Tuntutan masyarakat adalah biar saat ini Desa Pangkalan ini adem, ayem dan tentram. Mohon dengan segala hormat, kami dari Forum Komunikasi Masyarakat dan saya sebagai perwakilan, tolong kepala desa untuk berhenti dari jabatannya," ujar Abdur.

Ia menyebutkan bahwa tuntutan untuk meminta kepala desa mundur sudah disetujui dari masyarakat. Bahkan, ia mengatakan, sudah ada sekitar 1.000 warga yang tandatangan dan kumpulkan KTP untuk meminta Kepala Desa Pangkalan mundur.

"Sudah seribu lebih tandatangan ditambah dengan KTP warga yang meminta kepala desa pangkalan untuk mundur," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pangkalan hingga berita ini dibuat belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan yang dilakukan oleh masyarakat. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.