Kadernya Mundur Sebagai Bakal Calon Legislatif, DPD Demokrat Jabar: Barangkali Ada Problem yang Lain

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar, Sugianto Nangolah, mengaku sudah menerima informasi terkait kadernya yang mundur sebagai bakal calon legislatif (Bancaleg) untuk Pemilu 2024.

Sugianto mengatakan, ada beberapa nama yang dikabarkan mundur setelah proses bimbingan teknis dan wawancara, termasuk salah satunya Didin Supriadin, Bancaleg untuk Pemilu 2024 yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Demokrat Jabar.

Menurutnya, para Bancaleg dari Demokrat sudah mengikuti penjaringan, mulai dari bimbingan teknis hingga pembekalan.

"Dari situ mungkin, proses penilaian untuk memberikan nomor urut kepada caleg ini dasarnya kan dari proses pembekalan caleg tadi, mungkin dari sana ada yang barangkali tidak menerima, makanya mereka mundur," ujar Sugianto, kepada Tribun Jabar, Senin (8/5/2023).

Sugianto menilai, sebenarnya banyak faktor yang membuat para Bancaleg yang mundur. Sebab, pertarungan di Pemilu 2024 nanti akan sangat berat dan membutuhkan biaya besar.

"Saya kira kalau ada caleg yang mengundurkan diri barangkali ada problem yang lain, artinya mungkin kesiapan atau, karena kan untuk mencalonkan menjadi anggota dewan sekarang ini kan banyak faktor yang harus disiapkan, termasuk biaya kampanye besar kan sekarang," katanya.

Saat proses penjaringan, kata dia, para Bancaleg ditanyakan kesiapan mereka turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi untuk persiapan kampanye.

Baca juga: Ini Alasan Didin Supriadin Mundur dari Bancaleg dan Wakil Ketua Demokrat Jabar

"Makanya partai Demokrat itu menanyakan kepada para kader, apakah mereka siap untuk persiapan kampanye, untuk mereka nanti turun ke masyarakat, kalau tidak siap bagaimana mau terpilih," ucapnya.

Saat disinggung alasan Didin Supriadin mengundurkan diri karena ada permintaan uang kontribusi Rp. 500 juta, Sugianto menyebut jika duit tersebut merupakan biaya untuk kampanye pribadinya, bukan untuk membeli nomor urut di partai.

"Saya bilang tadi, kita itu hanya ditanyakan kesiapan untuk nanti turun ke daerah. Untuk biaya kampanye, untuk biaya caleg masing-masing itu sebenarnya, bukan untuk beli nomor ke DPD, bukan. Tidak ada itu,"

Dalam proses pemenangan, kata dia, dibutuhkan biaya besar, mulai dari mengumpulkan masyarakat hingga sosialisasi.

"Realitanya kan setiap pencalegan itu memang biaya besar saat ini, buat Baligo, spanduk biaya pertemuan sosialisasi, mengumpulkan masyarakat, itukan biaya semua, tidak mungkin itu ditanggung oleh partai, pasti ditanggung para caleg sendiri, itu yang ditanyakan, bukan untuk kepentingan tertentu," katanya.

Baca juga: Pemilu 2024: Didin Supriadin Mundur sebagai Bancaleg Partai Demokrat

"Jadi, yang jelas itu biaya operasional para caleg sendiri turun ke daerah, agar mereka bisa memenangkan, mereka bersosialisasi, karena saingan mereka itu bukan satu-dua orang, ada ratusan caleg nih, setiap partai mencalonkan Provinsi itu 120 orang, kali delapan belas partai, berapa itu jumlah caleg, sedangkan yang terpilih hanya delapan orang per dapil, ini kan betul-betul ramai pertarungannya, kalau mereka tidak siap, tidak punya anggaran untuk turun, ini yang ditanyakan bagaimana mau menang," tambahnya.