Disnaker Indramayu Telusuri Laporan PMI Disekap di Myanmar, Akan Gandeng SBMI hingga BP2MI

Pemerintah Kabupaten Indramayu akan menelusuri perihal kasus yang menimpa tiga warganya di Myanmar.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Giri
Tribun Cirebon/Handhika Rahman
Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Indramayu. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten Indramayu akan menelusuri perihal kasus yang menimpa tiga warganya di Myanmar.

Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Indramayu, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengusut tuntas kasus tersebut.

Berdasarkan data dari SBMI, ada 20 pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKW yang dilaporkan disekap di Myanmar.

Sebanyak tiga orang di antaranya diketahui berasal dari Indramayu.

Sedangkan TKI lainnya ada yang berasal dari Jakarta, Sukabumi, Bekasi, dan Medan.

Mereka diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kita akan berkoordinasi dengan SBMI untuk menelusuri warga kita yang kabarnya disekap di Myanmar, karena kita juga belum memiliki data," ujar Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Disnaker Indramayu, Sukirman, kepada Tribuncirebon.com di Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Indramayu, Senin (3/4/2023).

Sukirman menyampaikan, selain SBMI, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, hingg BP2MI.

Di sisi lain, Sukirman tidak memungkiri, kasus perdagangan orang ke luar negeri ini angkanya masih cukup banyak.

Terakhir, kasus yang dibongkar oleh polisi perihal TPPO ke Kamboja. Pelakunya pun sekarang sudah diamankan.

Oleh karenanya, lanjut Sukirman, pihaknya tidak lelah untuk terus menyosialisasikan kepada para calon TKI untuk bisa berangkat kerja keluar negeri melalui jalur resmi.

Calon TKI harus membuat surat izin keluarga, pemerintah desa, mengikuti pelatihan, melapor ke pemerintah daerah, serta prosedur pemberangkatan lainnya.

"Alhamdulillah kalau dari tingkat pelaporan memang ada peningkatan, secara perlahan kesadaran masyarakat mulai meningkat," ujar dia. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved