Warga Sekitar Masjid Al Jabbar Unjuk Rasa, Ridwan Kamil Janjikan Akan Libatkan Warga

Warga sekitar Masjid Al Jabbar mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir dan penataan pedagang kaki lima.

Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Puluhan warga Cimencrang di sekitar Masjid Al Jabbar yang terletak di Gedebage, Bandung, berunjuk rasa, Senin (20/3/2023). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan warga sekitar Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, berunjuk rasa, di sekitar Masjid Masjid Raya Al Jabbar, Senin (20/3/2023).

Mereka mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir dan penataan pedagang kaki lima. Mereka ingin pemprov melibatkan mereka dalam pengelolaan parkir dan penataan PKL di sana.

Perwakilan warga setempat, Ahi (42), mengatakan banyak warga yang mengandalkan mata pencaharian dari pengelolaan parkir dan PKL di sana.

"Unjuk rasa ini kami lakukan hanya ingin adanya penjelasan keputusan Pemprov tentang keberadaan kami, PKL, parkir, dan tenaga kerja di Masjd Al Jabbar. Kalau tidak diberikan peluang, lalu kami mendapat penghasilan dari mana?" kata Ahi.

Ia mengatakan, ada delapan hal yang mereka tuntut dari Pemprov Jabar. Namun, intinya adalah keinginan untuk dilibatkan dalam berbagai hal terkait Masjid Raya Al Jabbar, mulai dari pengelolaan kebersihan, kegiatan-kegiatan di Al Jabbar, pengelolaan PKL dan lahan parkir. Warga menolak jika pengelolaan parkir dilakukan oleh pihak lain.

"Kami telah melakukan audiensi dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar. Tetapi, sejauh ini Pemprov Jabar belum memberikan kepastian untuk merealisasikan tuntutan dari kami (warga Cimencrang).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dewi Sartika mengatakan pihaknya tengah melakukan pematangan terhadap konsep pengelolaan Masjid Al Jabbar.

Menurutnya, mereka akan menampung aspirasi warga terkait pemberdayaan PKL hingga pengelolaan parkir di Masjid Al Jabbar.

"Kami tidak akan meninggalkan warga di sini [sekitar Masjid Raya Al Jabbar," kata Dewi saat melakukan audiensi dengan perwakilan warga di masjid Al Jabbar.

Pihaknya pun, ujar Dewi, belum melakukan kontrak dengan pihak swasta mana pun terkait pengelolaan parkir dan PKL.

"Belum ada, jadi yang saat ini yang dilakukan oleh Kodim, dan sifatnya hanya sementara," ujar Dewi.

Objek Vital

Ditemui seusai Pelantikan DKM Masjid Raya Al Jabbar, kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mendaftarkan Masjid Raya Al Jabbar menjadi Objek Vital Negara.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengamanan dan penjagaan ketertiban di Masjid Raya Al Jabbar.

"Kalau udah masuk objek vital negara, maka penguatan TNI-Polri sangat dibutuhkan," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil yang juga merupakan Ketua DKM Masjid Raya Al Jabbar ini pun mengatakan penataan PKL akan dikerjasamakan dengan koperasi yang dikelola Kodim 0618/Kota Bandung.

"Sehingga kalau dengan pihak ketiga yang umumnya kewenangan juga mengatur ketertiban, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya, karena ini (akan) masuk objek vital," katanya.

Ia mengakatakan penataan PKL akan mengakomodasi semua masyarakat sekitar atau warga lokal yang sudah ditampung di zona utara, zona barat, dan juga di sebuah tanah swasta yang hampir seluas satu hektare. Setidaknya ada sekitar 300 warga sekitar yang akan diakomodasikan menjadi PKL di Al Jabbar.

"Bahkan yang tadi demo-demo juga, itu nanti anggota-anggotanya akan direkrut menjadi tim parkir yang profesional, diedukasi, dilatih, sehingga di sini lebih nyaman tertata," katanya.

Mengenai pelantikan DKM, katanya, sudah sesuai jadwal yang diatur, yakni saat soft launching di bulan Desember, kemudian melihat dinamika yang terjadi di Al Jabbar, lalu melakukan evaluasi. DKM dibentuk secara aspiratif, berisikan perwakilan semua ormas Islam, sampai perwakilan MUI dari 27 kota kabupaten.

"Sekarang Insya Allah sudah lengkap dilantik 174-an pengurus DKM, lengkap dari pemerintahan, para ulama, para aktivis masjid, ketua DKM-nya jabatan gubernur. Makanya, DKM ini hanya berlangsung satu tahun, sampai nanti yang keduanya dari gubernur yang definitif berikutnya, dikalikan lima tahun," tuturnya.

DKM, katanya, diharapkan memakmurkan masjid semakmur-makmurnya, kemudian mempromosikan masjid yang istimewa ini ke berbagai pihak karena masjid ini tidak hanya tempat salat. Salah satunya, ada museum dan galeri Rasulullah dan sejarah Islam yang akan dibuka di hari pertama Ramadan.

"Pendaftarannya via online, berbayar, sehingga ini menjadi edukasi sejarah Islam yang terbaik yang insha Allah tidak hanya di Indonesia, tapi Asia dan di dunia juga lah kira-kira begitu," kata Ridwan Kamil yang belum bisa menyebutkan harga tiket masuknya ini.

Ia mengatakan pada Ramadan pun, Masjid Raya Al Jabbar akan diisi dengan berbagai kegiatan, dari mulai ceramah, salat tarawih berjamaah, sampai bazaar UMKM.

Mengenai akses, kata Ridwan Kamil, telah dibuka akses dari Summarecon melalui dua jembatan bailey. Sehingga, tidak semua kendaraan lewat Jalan Cimincrang seperti biasa.

"Sehingga nanti jangan selalu Cimincrang ya, masuk aja lewat Summarecon, itu jauh lebih mudah sambil persiapan Lebaran akses KM 149 janji dari Kementerian PUPR akan selesai. Termasuk pembebasan sebelah Polda Jabar, sedang kita proses," katanya.

(nandri prilatama/myhamad syarif abdussalam)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved