Gerindra Buka Peluang Duet Prabowo-Ganjar, PDIP: Kita Akan Usung Capres dari Kader Sendiri

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membuka peluang duet Prabowo-Ganjar.

Hal itu sesuai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kunjungan kerja (Kunker) di Kebumen, Jawa Tengah.

"Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden," kata Hashim di Museum Joang 45, Jakarta, Minggu, (12/3/2023).

Menurut Hashim, hal itu dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar.

"Pak Prabowo jauh lebih senior, lima belas tahun lebih tua, pengalamannya berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo. Saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden," ujarnya.

PDIP Tegaskan Usung Kader Sendiri sebagai Capres

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan partainya mengusung kader sendiri sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, hal tersebut sesuai pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam HUT partai berlambang banteng moncong putih itu beberapa waktu lalu.

"Bu Ketum di dalam pidato beliau di ulang tahun kan mengatakan kita akan mengusung capres dari kader sendiri," kata Pacul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Terkait wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Pacul menyebut kemungkinan selalu ada.

"Di dalam politik itu apa yang tidak mungkin? Selalu ada kemungkinan ya toh? Dan kemungkinan itu kan diciptakan oleh para ahlinya. Dan ahlinya itu politisi," ujarnya.

Dia menuturkan keputusan menentukan baik calon presiden maupun wakil presiden adalah kewenangan Megawati.

"Sudah berkali-kali. Kalau soal presiden dan Wapres itu di tangan Ketum (Megawati)," ujarnya.

Kendati demikian, Pacul tak bermasalah ketika baik masyarakat maupun elite politik berspekulasi.

"Jadi masyarakat  berspekulasi boleh, pengamat berspekulasi boleh. Tokoh politik di luar PDIP berspekulasi boleh," imbuhnya.