Organda Cimahi Mewanti-Wanti Rencana Transportasi BRT di Bandung Raya Jangan Sampai Korbankan Angkot

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Cimahi, mewanti-wanti kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan tidak mengorbankan angkot saat akan mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) di Bandung Raya.

BRT yang disebut-sebut mirip dengan Bus TransJakarta itu rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2025 mendatang.

Di Kota Cimahi, BRT ini rencananya hanya memiliki satu rute saja yakni, Stasiun Cimahi-Cicaheum.

Ketua Organda Kota Cimahi, Olan Siswanto mengatakan, jika BRT ini dioperasikan, harus ada kompensasi bagi pengusaha angkutan kota (angkot) dan memperhatikan posisi halte supaya nantinya tidak berdekatan dengan halte angkot.

"Saya khawatir halte bisa berdekatan, terus harus ada kompensasi bagi angkutan kota. Jangan sampai angkot jadi korban, apalagi sekarang sudah terpuruk karena adanya angkutan online," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar, Kamis (9/3/2023).

Ia mengatakan, sebelum BRT ini dioperasikan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan harus duduk bersama untuk membahas soal solusi bagi pengusaha maupun sopir angkot tersebut.

"Nanti solusinya seperti apa untuk angkot, karena nanti bakal tergerus, jadi harus duduk bareng dan jelaskan soal pengoperasian BRT ini agar ke depannya tidak ada masalah," kata Olan.

Menurutnya, jika tidak duduk bersama dan tidak ada solusi bagi angkot, nantinya akan terjadi gejolak di lapangan antara BRT dan sopir angkot di Kota Cimahi.

"Iya akibatnya bakal seperti itu kalau misalnya langsung menggelibding begitu saja. Jadi, harus ada komunikasi dulu dengan Organda, berikut solusinya," ucapnya.

Saat disinggung terkait setuju atau menolak rencana ini, Olan belum bisa memastikan, karena ingin melihat dulu penjelasan dari Dinas Perhubungan Jawa Barat maupun Kementerian Perhubungan terkait pengoperasikan BRT tersebut.

"Intinya saya ingin duduk bareng dulu, kalau misalnya sekarang menolak harus jelas dulu persoalannya, begitu juga kalau menerima, jadi kita harus tahu dulu," ujar Olan. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id lainnya, klik GoogleNews