Tiga Kepala Daerah Bahas Sejumlah Strategi di IPDN Sumedang, dari Masalah Stunting Hingga Ekonomi

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Tiga kepala daerah di Indonesia menguak strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Barat, Maluku, dan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Ketiganya berbicara pada kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Rabu (8/3/2023).

Mereka adalah Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji; Gubernur Maluku, Irjen Pol (Pur) Murad Ismail diwakili Kepala Bappeda Maluku, Anton A Lailossa; dan Walikota Bukittinggi, Erman Safar.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan penanganan stunting juga kemiskinan mengacu pada pertumbuhan ekonomi.

Maka yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar adalah mengubah desa-desa menjadi bukan desa tertinggal.

"Bagaimana menjadikan desa di Kalbar tidak tertinggal. Saat ini, dari 2.031 desa, hanya tinggal 94 desa yang statusnya tertinggal. Semoga tahun ini sudah tuntas," kata Sutarmidji kepada TribunJabar.id.

Kalbar adalah wilayah yang luas, jika dibandingkan dengan Jawa Barat.

Jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat sangat bagus, di Kalbar ada masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh.

Juga masyarakat masih enggan menyekolahkan anak-anak mereka hingga tuntas karena ada trauma sejarah.

Di mana para cerdik cendikia, para sultan dan raja, dihabisi penjajah.

Masyarakat takut nasib anak-anak mereka seperti orang-orang terkemuka itu.

"Masih ada wilayah yang terisolir, masih ada 200-an desa belum teraliri listrik, juga ada blank spot (sinyal seluler) sebanyak 49 persen," ucap Sutarmidji.

Namun, dengan kondisi yang serba demikian terbatas, Kalbar masih bisa unggul soal digitalisasi, terutama yang terukur oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"SPBE kami terbaik kedua setelah DKI Jakarta," katanya.