Ada Geng ASN Tajir di Kemenkeu, Ada Anak Buah Sri Mulyani yang Dibidik KPK, Siapa Dia?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Setelah Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto dicopot dari jabatannya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini membidik nama baru.

Nama ini buntut dari kasus kekayaan tak wajar pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.

Keduanya diketahui kerap memamerkan kekayaannya di media sosial.

Kekayaan mereka disorot setelah muncul kasus penganiayaan pada David Ozora yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, anak Rafael Alun Trisambodo.

Setelah kasus penganiayaan berat itu, KPK mengendus perkara lain yakni adanya geng tajir di Kementerian Keuangan.

Eko Darmanto bakal menjalani klarifikasi di KPK Selasa (7/3/2023) hari ini untuk menjelaskan harta kekayaanya.

Kini ada satu lagi anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bakal dibidik KPK.

Apakah sosok ini bagian dari geng tajir ? KPK masih merahasiakannya.

Setelah Rafael Alun dan Eko Darmanto, KPK Targetkan Periksa LHKPN 1 Pejabat Kemenkeu Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hanya saja, identitas pegawai pajak itu baru akan diungkapkan KPK setelah mengklarifikasi harta mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto pada Selasa (7/3/2023) besok.

"Kita pastikan, besok kita umumkan satu lagi pegawai Ditjen Pajak yang akan kita periksa LHKPN-nya. Besok kita umumkan sesudah pemeriksaan Eko (eks Kepala Bea Cukai DIY, Red)," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Senin (6/3/2023).

Pahala mengatakan, pegawai Ditjen Pajak ini diduga berkaitan erat dengan Eko Darmanto dan eks pejabat eselon III DJP Rafael Alun Trisambodo.

"Menggambarkan sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya terkait, bahasa saya salah mungkin dibilang geng, enggak lah. Tapi maksudnya, teman-temannya banyak, bukan dia saja yang seperti itu," kata Pahala.

Diberitakan sebelumnya, KPK mendapat informasi mengenai adanya kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) berharta jumbo di Kemenkeu.