Terminal Tipe A Indihiang Tasikmalaya Terbengkalai, Pengamat Transportasi : Pemerintah Harus Tegas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pakar Transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono mengatakan, ada sejumlah alasan mengapa Terminal Tipe A di Indihiang, Tasikmalaya, terbengkalai.

Pertama, kata dia, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), bahwa sejak 2016 pengelolaan terminal tipe A diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

"Jadi, terminal tersebut, asetnya harus diberikan ke pusat dan pusat akan mengelola aset dan segala macamnya," ujar Sony, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (16/2/2023).

Selain di Indihiang Tasikmalaya, kata dia, Kementerian Perhubungan pun membangun sejumlah terminal tipe A di daerah lain seperti Solo dan dua daerah lainnya.

"Saya lupa, pokonya ada 3-4 terminal Bus yang dibangun mewah," katanya.

Kenapa di Indihiang tidak jalan, kata dia, karena pengelolaan terminal tersebut tidak ditunjang dengan aksesibilitas yang memudahkan pengelola bus dan penumpangnya.

"Jadi, terminal tersebut dikelola Kemenhub, tapi kadang-kadang pemerintah daerah itu tidak terlalu support," katanya.

Sony mencontohkan, akses menuju terminal Indihiang Tasikmalaya itu, tidak ditunjang dengan angkutan umum dari Kota Tasik sampai terminal.

"Masih banyak angkot yang tidak sampai ke situ (terminal), memang alasannya sepi. Jadi, penumpangnya turun di tengah jalan, (penumpang Bus) nunggunya di pinggir jalan atau dekat pintu tol, busnya pun tidak mau masuk ke terminal karena penumpangnya ada di situ (pinggir jalan, pintu tol)," ucapnya.

Kondisi serupa, kata dia, lambat laun akan terjadi di terminal Leuwipanjang. Saat ini, sudah banyak penumpang yang memilih menunggu bus di mulut tol Pasir Koja, Kota Bandung ketimbang datang ke terminal.

"Sekarang, terminal tipe A (Leuwipanjang) itu kosong dan yang terjadi sekarang bus-bus itu lebih suka mengambil penumpang di mulut tol Pasirkoja dan bus angkutan antar pulau yang mengangkut penumpang ke Sumatra itu, lebih suka di pool yang ada di sepanjang jalan Soekarno-Hatta," katanya.

Jadi, kata dia, selama ini belum ada integrasi kebijakan antara pemerintah pusat yang mengelola terminal tipe A dengan pemerintah daerah yang menata aksesibilitas untuk terminal tipe A tersebut.

Solusinya, kata dia, harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah yang mendorong angkot dan perusahaan Bus agar masuk ke terminal.

"Jadi, harusnya dengan dioperasikan Leuwipanjang Pemerintah daerah memaksa semua pool berada di terminal, sehingga pool tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang, harusnya seperti itu biar terminal itu ramai," ucapnya.

Selain itu, harus ada ketegasan dari petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk berani menindak bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang.

"Tinggal masalah petugas untuk penegakan aturan, kan Ada Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota/Kabupaten, kalau bisa bekerja sama dengan polisi dan menilang bus yang menaikan dan menurunkan penumpang dimulut tol, apalagi di dalam tol," katanya.