Penertiban Keramba Jaring Apung di Purwakarta Digelar Bertahap, Pertimbangkan Faktor Ekonomi Warga

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Operasi penertiban keramba jaring apung di Bendungan Jatiluhur masih terus berjalan, digelar Pemkab Purwakarta, PJT II dan Satgas Citarum Harum.

Pada periode November hingga Desember 2022, sudah ada 1.722 petak KJA yang ditertibkan.

"Penertiban KJA ini difokuskan di tiga zona, yaitu Kecamatan Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur. Data terakhir di tiga zona itu terdapat 46.270 petak KJA," kaa Dirut PJT II, Imam santoso, dalam keterangannya, Kamis (16/2/2023).

Dengan jumlah itu, kata dia, akan mempengaruhi kualitas air Bendungan Jatiluhur yang digunakan untuk air baku DKI Jakarta. Pasalnya, setiap petak KJA menggunakan pakan ikan yang mengandung kimia.

"Jadi, jumlah KJA sudah melampaui kemampuan waduk, sehingga berakibat pada penurunan kualitas mutu air, eutrofikasi, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, dan menimbulkan korosi pada pembangkit listrik," katanya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah mengeluarkan Pergub Nomor 660.31 Tahun 2019 tentang Keramba Jaring Apung. Idelnya, kata dia, KJA di Bendungan Jatiluhur mencapai 11.306 petak.

Baca juga: Tahun Baru di Purwakarta, Ini Mempesonanya Jatiluhur Valley & Resort, Wisatawan Bisa Nikmati Sunset

Di sisi lain, pembongkaran KJA yang melebihi kapasitas berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat yang menggantungkan ekonominya dengan usaha tersebut.

Sehingga, dia menegaskan, penertiban KJA kali ini akan dilakukansecara bertahap.

"Pembongkaran dilakukan kepada 10 persen dari total kepemilikan KJA, misalnya satu orang memiliki 13 petak, maka yang ditertibkan hanya satu petak, sedangkan kalau lebih, KJA yang ditertibkan sebanyak dua petak," katanya.

General Manajer Wilayah IV, Mario Mora Pangestu menambahkan bahwa pihaknya sering melakukan penertiban secara mandiri dan berharap tahun ini dapat dilaksanakan pula secara berkelanjutan dan berjalan dengan lancar, sehingga nantinya tak muncul lagi KJA-KJA baru.(*)