DPRD Khawatir Bupati Cianjur Selewengkan Dana Bantuan Gempa, Minta Herman Suherman Buktikan

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - DPRD Kabupaten Cianjur meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan penyelewengan bantuan gempa bumi yang belum lama ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, sekalipun Bupati Cianjur, Herman Suherman, secara lisan telah membatahnya, pelaporan ini tak bisa diabaikan.

"Harus ditindaklanjuti, dikhawatirkan memang terjadi penyimpangan," ujar Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, Rabu (28/12).

Tindak lanjut harus dilakukan, tegas Ganjar, karena hal ini menyangkut kepercayaan dari banyak pihak kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Bupati Cianjur Herman Suherman agar melakukan penelusuran dan evaluasi terkait dugaan penyelewengan bantuan luar negeri untuk bencana gempa ini," ujarnya.

Bupati, tegas Ganjar, juga harus membuktikan jika dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur itu tidak benar.

"Kalau memang tidak ada, ya harus dibuktikan supaya tidak mempengaruhi kepercayaan donatur yang sudah dan akan membantu warga terdampak gempa bumi Cianjur," ujarnya.

Ia mengungkapkan, harus ada evaluasi menyeluruh. Setiap gudang penyimpanan harus diperiksa, benar tidak menyalurkan sesuai SOP atau ternyata memang ada penyimpangan.

"Kalau memang ada yang nakal, maka harus ditindak tegas supaya tidak terulang. Tapi kalau tidak ada penyimpangan, segera jelaskan pada publik. Hal ini harus menjadi pembelajaran agar penyaluran lebih hati-hati sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan," katanya. 

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Bantuan Korban Gempa Cianjur, Ketua DPRD Minta Ditindaklanjuti Serius

Pelaporan soal dugaan penyelewengan bantuan gempa Cianjur dilakukan Acsenahumanis Respon Foundation, Jumat (16/12). Dalam laporannya, perwakilan dari Acsenahumanis Respon Foundation menyebut bantuan yang diberikan oleh Emirates Red Crescent berupa 2 ribu lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, 500 lampu bertenaga solar, serta batre charge untuk tenda.

"Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB, serta me-repacking bantuan menjadi berbeda," bunyi keterangan Acsenahumanis Respon Foundation.

Pelapor menduga pihak yang berwenang telah menyalahgunakan bantuan untuk kepentingannya dan tidak menyalurkan sebagaimana semestinya. 

"Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan partai dan dijual ke pasar. Artinya bupati menggunakan wewenangnya untuk memangkas distribusi bantuan, serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar," bunyi laporan.

Acsenahumanis Respon Foundation khawatir ada pihak lain yang melakukan penyelewengan terhadap bantuan kemanusiaan akibat gempa Cianjur yang terjadi 21 November 2022 tersebut.

"Ini baru bantuan (logistik), belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan," tulis Acsenahumanis Respon Foundation dalam laporannya.

Pemerhati Anti Korupsi Cianjur, Dedi Mulyadi, menilai dilaporkannya Bupati Cianjur Herman Suherman ke KPK adalah peringatan bagi para pemangku kebijakan dalam menggunakan anggaran bencana. Adanya pihak yang melaporkan Bupati Cianjur ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan bantuan gempa bumi merupakan hal yang positif. 

"Kenapa menjadi hal yang positif, karena tentu ini harus dijawab oleh para pemangku kebijakan. Dalam hal ini bupati sudah menjelaskan secara rinci bagaimana beliau mempertangungjawabkannya," katanya. 

Pelaporan kepada KPK tersebut merupakan bagian dari early warning system kepada para pejabat, khususnya yang mengelola bantuan bagi warga terdampak. 

"Ini jadi peringatan, agar pelaksanaan distribusi bantuannya tersebut dapat dilakukan secara proporsional, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya.

KPK, ujar Dedi, tidak akan gegabah untuk memanggil Bupati Cianjur, karena harus ada bukti awal yang cukup. 

"Namun bila sudah memiliki bukti cukup kemungkinan segera dipanggil," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan KPK akan secepatnya menindaklanjuti hal ini.  "Kami tindaklanjuti dengan telaah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan," ujarnya. 

Ali juga memastikan KPK akan melakukan pengayaan informasi terkait dugaan penyelewengan dana bantuan gempa tersebut. "Materinya tentu tidak bisa kami sampaikan ke publik," ujarnya.

Bupati Cianjur Herman Suherman  bantuan dari Emirates Red Crescent yang dilaporkan ke KPK, adalah bantuan yang disalurkan dalam masa tanggap darurat, dan itu ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Herman menjelaskan, bantuan itu tiba di Cianjur pada hari ketiga masa tanggap darurat bencana.

"Kewenangan kita setelah 20 hari transisi baru dialihkan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur," ujarnya, Rabu (27/12). 

Herman menegaskan, semua bantuan itu tercatat, jelas penerimanya berapa, dan keluarnya untuk siapa.

“Adanya laporan [ke KPK]itu saya kira tidak ada pengaruh, aman-aman saja,” katanya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur, Susilawati, mengaku tidak terlibat dalam penyaluran berbagai bantuan gempa bumi yang diterima pemerintah daerah. Semua bantuan yang didistribusikan oleh partainya, ujar Susi, berasal dari bantuan atau donasi para kader, baik tingkat pengurus pusat (DPP), pengurus provinsi (DPD), maupun pengurus kabupaten (DPC).

"DPC PDIP punya posko induk dan terpisah dari pemerintah daerah," ujarnya.

Susilawati memastikan tidak ada bantuan yang didistribusikan partainya bersumber dari pemerintah daerah. (fauzi noviandi)