Tak Tahu Malu, kata Inspektorat soal Pensiunan Pejabat Dinas yang Belum Kembalikan Mobil Dinas

Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyentil para pejabat yang sudah pensiun karena hingga kini mereka belum mengembalikan kendaraan dinas

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Ravianto
Tribun Jabar/Deanza F
Ilustrasi mobil. Sebanyak 22 kendaraan dinas hingga saat ini belum dikembalikan oleh pejabat di lingkungan Pemda KBB yang sudah pensiun karena mereka merasa sudah mengeluarkan biaya perawatan secara pribadi. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyentil para pejabat yang sudah pensiun karena hingga kini mereka belum mengembalikan kendaraan dinas milik Pemda KBB.

Seperti diketahui, sebanyak 22 kendaraan dinas hingga saat ini belum dikembalikan oleh pejabat di lingkungan Pemda KBB yang sudah pensiun karena mereka merasa sudah mengeluarkan biaya perawatan secara pribadi.

Sekretaris Inspektorat, Pemda KBB, Bambang Eko Wahjudi mengatakan, secara aturan mereka sudah tidak memiliki kewenangan, apalagi menggunakan kendaraan pelat merah tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Kalau ada pejabat ASN di KBB yang sudah pensiun tapi masih memakai mobil dinas, itu namanya orang gak tahu malu," ujarnya saat dihubungi, Minggu (13/11/2022).

Dia mengatakan, sesuai aturan kendaraan mobil dinas itu peruntukannya hanya untuk dipakai kedinasan oleh pemegangnya, sehingga jika dipakai urusan pribadi tidak diperbolehkan, apalagi mengubah plat nomor jadi hitam.

Menurutnya, jika pejabat yang sudah pensiun itu tetap mempertahankan kendaraan dinasnya, maka hal itu akan menimbulkan pertanyaan, sehingga Pemda KBB harus berani melakukan penarikan.

Baca juga: 22 Kendaraan Dinas KBB Belum Dikembalikan Pejabat yang Pensiun, DPRD Minta Pemda Berani Menarik

"Kalau mobi dinas itu dipertahankan terus padahal dia sudah pensiun, kan jadi pertanyaan, kenapa? Pemda jangan ada toleransi (menarik), karena mobil dinas itu dibeli dari uang rakyat, bukan untuk pribadi," kata Bambang.

Sementara Inspektorat sendiri, kata dia, sejak lama sudah memberikan rekomendasi kepada Satpol PP KBB untuk melakukan penarikan paksa mobil dinas dari para pejabat yang sudah pensiun itu.

Sedangkan untuk dinas terkait seperti bidang aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB, kata Bambang, bisa meminta pendampingan dari polisi atau kejaksaan untuk melakukan penarikan kendaraan yang dibeli oleh uang rakyat itu.

"Jika kondisinya seperti ini dibiarkan terus, kasihan pejabat penggantinya yang definitif tidak ada mobil dinas untuk operasional," ucapnya.

Menurut Bambang, banyaknya kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh pejabat yang sudah pensiun itu secara tidak langsung bisa menghambat kinerja pemerintahan dari setiap OPD.

"Makanya kami minta agar fasilitas kendaraan dinas dikembalikan kalau udah pensiun. Pejabatnya juga mesti siap mental, kalau sudah gak menjabat segala fasilitas yang tidak dibeli dengan keringat sendiri kembalikan ke negara," ujar Bambang.(Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved