Pemda KBB Dinilai Lambat Merespons Protes Warga Soal Jalan Rusak di Cihampelas

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Edi Rusyandi menilai Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) lambat merespons warga yang protes kerusakan jalan Mekar Jaya-Tanjung Jaya di Kecamatan Cihampelas.

Seperti diketahui, akibat jalan itu sudah lama tak diperbaiki warga setempat melakukan protes dengan cara menaman sejumlah pohon pisang setinggi dua meter, pohon jagung, tanaman palawija, dan rerumputan.

Aksi protes itu dilayangkan warga karena kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan pada bagian tengah terlihat banyak lubang yang cukup besar, sehingga ruas jalan ini tampak seperti kubangan.

"Saya mencermati Pemda KBB ini memang lamban dan tidak responsif dengan aspirasi warga. Jangankan warga biasa, saya saja yang anggota dewan provinsi responnya rumit dan berbelit belit ketika mengawal aspirasi warga KBB ke Pemprov Jabar," ujarnya kepada Tribun Jabar, Jumat (28/10).

Terkait protes warga, kata dia, hal tersebut sah-sah saja karena itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan yang sudah memuncak karena jalan kabupaten yang rusak ini tidak diperbaiki selama 12 tahun.

"Maka wajar bersikap seperti itu dan ini cara agar mereka didengar oleh pemerintah itu kadang harus seperti itu. Karena kalau menempuh jalur formal dan normatif seringkali diabaikan. Saya mendukung sikap masyarakat Mekarjaya dan Tanjungjaya itu," kata Edi.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapil KBB ini juga mengaku sudah dua tahun gagal untuk mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses karena terkendala rekomendasi dari pemkab.

"Tahun 2021 tidak dapat rekomendasi selembar pun. Hayoh kudu bulak balik ka Pemda. Tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga ditolak provinsi," ucap anggota DPRD Provinsi Fraksi Golkar ini.

Terkait hal itu pihaknya sudah berkomunikasi dengan baik ke pihak pemda KBB, baik ke Plt Bupati maupun pejabat dinas terkait. Namun, ketika dikonfirmasi ulang malah saling lempar antar pejabat dinas teknis terkait.

Padahal usulannya, kata dia, sudah ditempuh secara normatif, dengan baik dan benar, serta lengkap, bahkan perbaikan jalan ini sebetulnya bisa diikhtiarkan potensinya dari Pemprov Jabar.

"Berat KBB untuk maju jika pelayanan pemerintahan dan birokrasinya seperti ini. Saya terkadang malu oleh warga atau kepala desa yang menitipkan aspirasinya, terutama ketika ditagih janji oleh mereka," ujar Edi.

Dia mengatakan, aspirasi itu menjadi beban moral yang harus diperjuangkan. Sebab, masyarakat tidak mau tahu dengan prosedur dan mekanisme administrasi itu karena yang penting aspirasinya bisa terpenuhi.

"Sementara urusan usulan ke Pemprov Jabar itu harus diajukannya oleh Pemda KBB. Gak bisa oleh kita karena bukan ranahnya dan tidak serta merta turun begitu saja dari pemprov," katanya.

Menurutnya, apa yang diikhtiarkan soal perbaikan jalan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, tapi murni merupakan aspirasi warga yang manfaatnya akan sangat dirasakan dan dinikmati oleh warga KBB.

"Teu ngarti beak kareup makana saya mah. Peuperiheun teu bisa dibangun ku Pemda KBB, saya akan ikut membantu dari anggaran pemprov, da weleh hese. Kok pemkab lain bisa. Nah pemkab KBB mah hese," ujar Edi.