DPRD Cianjur Minta Pemkab Tidak Memaksakan Diri Mengambil PAD dari Orang Sakit, Harusnya Lakukan Ini
DPRD Cianjur meminta pemerintah daerah tak memaksakan ambil Pendapatan Asli Daerah dari orang sakit, seharusnya meningkatkan Universal Health Coverage
Penulis: Fauzi Noviandi | Editor: Darajat Arianto
lihat foto
Laporan Kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi
TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - DPRD Kabupaten Cianjur meminta pemerintah daerah tidak memaksakan mengambil Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari orang sakit.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Susilawati mengatakan, pemerintah daerah seharusnya meningkatkan Universal Health Coverage (UHC) yaitu sistem penjaminan kesehatan untuk setiap warganya.
"Sistem tersebut juga memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau," katanya pada wartawan, Kamis (27/10/2022).
Menurutnya, sistem UHC terdapat dua elemen inti, yaitu yaitu akes pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Baca juga: Komisi C DPRD Cianjur Temukan Fakta, 50 Persen Puskesmas Tak Miliki IPAL Medis
"Pemkab seharusnya mendorong semua jajaran rumah sakit yang dikelola pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan bagi rakyatnya," jelasnya.
Selain itu, Susi mengatakan, Pemkab Cianjur harus memastikan setiap warganya dapat memliki akses pelayanan kesehatan yang adil bersifat promotiv, preventiv dan kurativ, rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.
"Semua itu tentunya harus dilakulan oleh pemerintah, seperti adanya masyarakat yang sakit harus dilayani dengan baik, jangan ada sifat penekanan, seperti menggali PAD dari warga yang sakit," ucapnya.
Baca juga: MAJIKAN JAHAT yang Aniaya ART Asal Cianjur, Ancam Sebarkan Video Korban Ditelanjangi kalau Ngadu
Susi menambahkan, apabila PAD dari rumah sakit menurun, artinya masyarakat Cianjur kesehatanya cukup baik. (*)
