Kontrak Habis hingga Tak Ada Anggaran Jadi Penyebab 115 Personel Satpol PP KBB Dirumahkan

Ratusan personel Satpol PP KBB yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) itu dirumahkan karena gajinya hanya dianggarkan hingga September 2022,

Tribun Jabar
Asep Sehabudin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat saat diwawancarai, Kamis (4/2/2021) (Tribun Jabar/Wildan Noviansah) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sebanyak 115 personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus menerima kenyataan pahit karena saat ini mereka terpaksa dirumahkan akibat habis kontrak dan tidak ada anggaran.

Diketahui, ratusan personel Satpol PP KBB yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) itu dirumahkan karena gajinya hanya dianggarkan hingga September 2022, sedangkan sisa gaji 3 bulan sampai Desember 2022 nanti tidak dianggarkan pada APBD Perubahan.

Kepala Satpol PP KBB, Asep Sehabudin mengatakan, semua gaji TKK itu sudah diberikan sesuai kontrak yang dibuat diawal tahun selama sembilan bulan atau hingga September 2022, sehingga saat ini kontraknya sudah selesai dan mereka sudah tidak tercatat di Satpol PP KBB.

Baca juga: Akibat Krisis Keuangan, OPD Pemda KBB Harus Tanggung Sendiri Gaji TKK untuk 3 Bulan Terakhir

"Kontraknya sudah habis, dan itu (dirumahkan) sudah sesuai aturan yang dibuat dan gaji mereka juga dianggarkannya hanya sembilan bulan sesuai kontrak," ujarnya di Perkantoran Pemda KBB, Senin (3/10/2022).

Terkait hal ini, pihaknya hanya mengikuti aturan yang dibuat, sehingga Asep mengaku tidak bisa memaksakan atau memiliki kewenangan untuk mempekerjakan kembali 115 TKK ini karena bukan kapasitasnya dan terbentur masalah regulasi.

Dia mengatakan, mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 256 ayat 1 dan 2.

Tertulis bahwa polisi pamong praja adalah jabatan fungsional PNS yang penetapannya sesuai peraturan perundang-undangan dan polisi pamong praja diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.

"Memang dilematis, tapi sesuai UU tersebut, bahwa personel Satpol PP harus PNS dan tidak bisa honorer atau diisi oleh PPPK," kata Asep.

Menurutnya, hal itu sudah tertuang dalam Surat Menpan RB ke Mendagri tanggal 12 Mei 2022 menyikapi hasil Rakornas Satpol PP dan surat dari para gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.

Para TKK Satpol PP KBB ini, kata dia, setiap bulannya ada yang menerima gaji antara Rp 2 juta hingga Rp 3,2 juta per bulan. Sehingga secara total untuk 115 honorer tersebut dibutuhkan anggaran Rp 314 juta per bulan bulan atau lebih dari Rp 2,8 miliar untuk kontrak selama sembilan bulan.

Baca juga: Krisis Keuangan, OPD di KBB Dituntut Putar Otak Kelola Anggaran Agar Gaji TKK Cukup 12 Bulan

"Jadi untuk pengamanan sekarang di sejumlah tempat terpaksa pakai tenaga yang ada saja dari PNS. Untuk penjagaan seperti di kantor pemda dan rumah dinas bupati pasti tetap ada," ucapnya.

Untuk saat ini, kata Asep, Satpol PP KBB memilki 62 PNS yang terdiri dari 22 PNS dan CPNS tahun 2021 sebanyak 40 orang yang nantinya akan meningkatkan komunikasi dengan kecamatan, desa, TNI/Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved