Disdik Jabar Kaji Perubahan Pergub tentang Komite Sekolah, Libatkan Ombudsman dan Saber Pungli

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merancang perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah.

Pematangan revisi Pergub tersebut bersinergi dengan sejumlah pihak, mulai dari Ombudsman, Tim Saber Pungli, sampai Inspektorat dan Biro Hukum Pemprov Jabar.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan pihaknya telah mengulas dan membahas pasal demi pasal pada Pergub ini.

Ia mengatakan terdapat beberapa hal yang diubah untuk mengotimalkan peran serta masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Baca juga: Prihatin Maraknya Pungutan di Sekolah, Aliansi Masyarakat Datangi DPRD Jabar, Komite Sekolah Disebut

"Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan akan menjadi dasar hukum untuk Pergub nomor 44 tahun 2022 yang telah diubah ini," ujar Dedi Supandi di Bandung, Selasa (27/9).

Ia mengatakan penyusunan ini dilakukan di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Senin (26/8/2022).

Adapun perubahan dalam Pergub nomor 44 ini di antaranya tercantum pada Pasal 3 di mana disisipkan ayat 1a sebagai tambahan. Yaitu, tugas Komite Sekolah dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b.

"Meliputi menghimpun, mengelola, melaporkan, dan mempertanggung jawabkannya," katanya.

Adapun bunyi ayat 1 huruf b sendiri, yaitu menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya. Yaitu dari orangtua atau wali peserta didik, masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.

Selain itu, perubahan akan dilakukan pada Pasal 6 ayat 2. Sebelumnya bunyi ayat tersebut yaitu masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan selanjutnya.

"Dalam perubahan, masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan," katanya.

Perubahan lainnya, yaitu terkait larangan dalam ketentuan Pasal 12.

Baca juga: Isu Pungutan di Sekolah Mencuat, Disdik Jabar Tegas, Minta Kegiatan Rapat Komite Dihentikan

Pada pasal tersebut bertambah satu huruf yakni huruf j yang berbunyi dilarang memberikan anggaran berupa honorarium atau insentif dan sejenisnya kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Dedi mengatakan perubahan dalam Pasal 16 ayat 1, yaitu mengenai Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dialokasikan untuk beberapa hal.

Pertama untuk pembiayaan kekurangan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sekolah.

Kedua, katanya, pembiayaan kebutuhan kegiatan mendesak dan/atau pengembangan sarana prasarana yang tidak dianggarkan dalam RKA sekolah awal tetapi dituangkan dalam RKA sekolah perubahan.

"Ketiga, pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus tertuang dalam RKA sekolah," katanya.

Adapun pada Pasal 16 ayat 3, penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada orangtua/wali Peserta Didik dan para pihak yang memberikan bantuan/sumbangan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Yesa Sarwedi Hamiseno mengatakan Pergub nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah memang telah disahkan. Namun, terjadi persepsi yang berbeda di lapangan termasuk dari orang tua calon peserta didik baru.

"Juga ada beberapa pasal yang kelewat dan redaksi yang salah. Makanya kita undang dari Ombudsman, dari Saber Pungli dari inspektorat, dari Biro Hukum sepakat untuk membahas rencana revisi itu," katanya.

Yesa mengatakan dengan bersinergi bersama sejumlah stakeholder tersebut diharapkan revisi Pergub nomor 44 tahun 2022 dapat melindungi SMA, SMK, SLB Negeri di Jabar dengan lebih optimal.

Baca juga: Isu Pungutan Sekolah Mencuat, Disdik Jabar Hentikan Rapat Komite di Semua SMA SMK negeri

"Karena selama ini kan sekolah melakukan beberapa penggalangan dana itu bermasalah sehingga ikut berdampak kepada hukum," katanya.

Hanya saja, Yesa mengatakan saat ini pembahasan perubahan Pergub Tentang Komite Sekolah ini belum mencapai hasil akhir. Khususnya terkait pihak yang berhak mengelola anggaran dari masyarakat tersebut.

Terlebih, dalam Permendagri tidak memperbolehkan sekolah mengelola dana masyarakat.

"Tapi kalau oleh Komite yang mengambil duitnya kemudian komite juga yang membelanjakan, kan jadi jeruk makan jeruk. Jadi masih deadlock di situ tadi itu belum tuntas betul," katanya.

Namun dengan perubahan Pergub nomor 44 tahun 2023 tersebut, pihaknya berharap dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat dalam mengembangkan pendidikan.

"Intinya dengan perubahan Pergub Komite Sekolah ini diharapkan pendanaan pendidikan, khususnya dari peran masyarakat itu bisa betul-betul optimal sesuai dengan kelompok ekonomi mereka," katanya.